TRIBUNWOW.COM - Politisi PDIP Arteria Dahlan meluruskan soal tuding menuding terkait dugaan ada dalang dalam demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Partai Demokrat menjadi satu pihak yang lantas dikaitkan sebagai dalang dari demo yang berakhir dengan kerusuhan tersebut.

Dilansir TribunWow.com, Arteria Dahlan mengatakan bahwa pemerintah memang menyakini bahwa ada dalang dari demo tolak UU Cipta yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.

Baca juga: Yakini Demo Terorganisir, Mantan Kepala BAIS Ungkap Buktinya, Singgung Penangkapan Tokoh KAMI

Baca juga: KAMI Bahaya bagi Pemerintah Jokowi? Mahfud MD Justru Ragukan Sikap Kritis dari Gatot Nurmantyo dkk

Namun dirinya menegaskan bahwa tidak ada tudingan yang dialamatkan kepada Demokrat maupaun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu disampaikannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi 'tvOne', Kamis (15/10/2020).

Dalam kesempatan itu, Arteria Dahlan mulanya menjelaskan bahwa pemerintah dan konstitusi tidak melarang adanya aksi unjuk rasa menyuarakan pendapat, karena memang merupakan bentuk dari proses demokrasi.

Namun menurutnya, ketika sudah menimbulkan tindakan yang anarkis atau kerusuhan maka harus ada tindak lanjut dari pihak kepolisian.

"Negara beserta alat kelengkapan negara bergerak cepat, menemukan, menguraikan fakta, ada yang demo, ada demo plus rusuh, ada yang enggak demo tapi rusuh," ujar Arteria Dahlan.

Oleh karenanya, dari situlah pihak kepolisian langsung menelusuri pemicu atas terjadi kerusuhan.

Dikatakannya setelah menemukan fakta-fakta di lapangan maka baru bisa dikatakan bahwa ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan momen tersebut untuk kepentingan lain, di antaranya membuat kegaduhan.

Namun Arteria Dahlan menegaskan bahwa tidak pernah menyebut nama SBY maupun Demokrat sebagai dalang dari kerusuhan demo tersebut.

Baca juga: Akui Pemerintahan Jokowi Selalu Dicap Miring, Mahfud MD Tanggapi Santai: Dulu SBY juga Begitu

"Kepolisian, inteligen, menemukan fakta siapa bicara apa, intruksi apa, berbuat apa, tujuan apa."

"Tapi Pak Jokowi dan pemerintah tidak pernah menuduh yang namanya Pak SBY. Bicara hanya terkait demo ada yang menggerakkan, ada yang membiayai,"  jelas Arteria Dahlan.

"Pemerintah Pak Jokowi tidak pernah terpikirkan atau tidak pernah membahas sedikitpun, membicarakan menyebut nama SBY sebagai dalang," imbuhnya.

Arteria Dahlan lantas meminta kepada pihak Demokrat untuk tidak berlebihan dalam menyikapi tudingan yang menimpanya.

"Jadi saya katakan tidak perlu ada curhat yang diarahkan ke pemerintah, tidak perlu juga pemerintah ini yang disalahkan. Tidak perlu juga ada menteri yang disalahkan seolah-olah menyerang Pak SBY," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 1.28:

Burhanuddin: Lagu Lama Kisah Antara Ibu Mega dengan Pak SBY

Di sisi lain, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi memberikan pandangannya terkait tudingan-tudingan yang muncul terkait dalang dari demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Tudingan tersebut di antaranya menyasar Partai Demokrat dan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Dilansir TribunWow.com dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Kamis (15/10/2020), Burhanuddin menilai bahwa kondisi tersebut merupakan lagu lama antara Partai PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat.

Baca juga: Demokrat Dituding Dalangi Demo, Jansen Sitindaon Bandingkan Demo di Era SBY: Sedang Bermain Politik

Baca juga: Beberkan Alasan Demokrat Tolak UU Cipta Kerja, SBY: Begitu Disahkan Hampir Pasti Terjadi Perlawanan

Menurutnya, hal itu menandakan persaingan politik antara PDIP dengan Demokrat, khususnya Megawati dengan SBY belum berakhir.

"Pertama ini sepertinya lagu lama yang diputar lagi. Saya sebut lagu lama karena ini bagian dari kisah lama yang belum selesai antara Ibu Mega dengan Pak SBY," ujar Burhanuddin.

Sementara berbicara soal substansi UU Cipta Kerja, Burhanuddin tidak membenarkan sikap dari pemerintah.

Menurutnya pemerintah tidak perlu memberikan statement-statament yang ujungnya justru menambah kegaduhan.

Seperti misalnya menyatakan dan menyakini ada dalang di balik aksi demo yang berujung kerusuhan tersebut, yang berakibat bisa memancing untuk saling menuding.

Karena di satu sisi dari pemerintah tidak bisa atau belum bisa membuktikan keyakinanya tersebut.

Oleh karenanya, kondisi tersebut akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

"Yang kedua, saya ingin masuk ke substansi, menurut saya lebih baik pemerintah menghindari narasi-nararasi yang mengesankan ada dalang, meskipun faktanya ada," ungkap Burhanuddin.

"Tapi jangan dilempar ke publik, apalagi tanpa menyebutkan nama secara jelas."

"Karena istilah dalang tadi itu mengesankan pemerintah anti kritik, jadi lebih baik pemerintah memakai pendekatan konsultasi publik," jelasnya.

Baca juga: Polisi Ungkap Peran 4 Tersangka Aktivis KAMI Medan dalam Aksi Kerusuhan Demo Tolak UU Cipta Kerja

Lebih lanjut, Burhanuddin juga berpesan kepada seluruh elite politik untuk tetap bijak, dan bersikap dewasa dalam menghadapi tudingan-tudingan tersebut andai memang tidak benar.

Karena diakui bahwa memang dari pemerintah tidak memberikan tudingan secara khusus kepada pihak-pihak tertentu.

"Meskipun lagi-lagi kedewasaan elit politik yang lain juga penting," ungkapnya.

"Pertanyaannya adalah media sosial, kan pemerintah tidak pernah mengatakan satupun kata yang mengalamatkan kritikan kepada Pak SBY atau Cikeas, tetapi media sosial itu sudah menjadi semacam instruksi tersendiri," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit awal:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)