TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengklarifikasi dukungan mereka terhadap demo.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kompas Petang, Selasa (13/10/2020).

Diketahui sebelumnya empat aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Medan dan empat lainnya di Jakarta ditangkap karena diduga terlibat demo penolakan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Baca juga: Soal 8 Aktivis KAMI Ditangkap Diduga Terkait Demo, Tanggapan Ali Ngabalin: Bukan Lagi Ranah Istana

Menanggapi hal itu, Ali Ngabalin meminta KAMI tidak secara terbuka mengungkapkan dukungan terhadap aktivitas demo menolak UU Cipta Kerja.

Hal itu ia sampaikan setelah Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani menyampaikan dukungan moral terhadap pergerakan buruh menolak UU Cipta Kerja.

"Kita tidak tahu apakah (KAMI) memberikan dukungan, apakah dukungannya logistik, dukungannya finansial, atau apa?" kata Ali Ngabalin menanggapi.

"Sebab jangan juga disalahkan kalau nanti ternyata Anda dan teman-teman dituduh menjadi provokator dari dukungan terhadap para demonstran yang akhirnya menjadi perusuh," lanjutnya.

Ia menyinggung adanya kemungkinan penyusup yang berkepentingan dan membuat ricuh aksi mahasiswa dan buruh.

"Karena 'kan tidak bisa membedakan, mana mahasiswa, mana buruh, mana perusuh yang mengacau? Bayangkan siapa yang bertanggung jawab terhadap fasilitas umum yang dirusak, dibakar, dan segalanya?" tanya Ngabalin.

Ngabalin mengingatkan fasilitas umum yang dirusak itu nantinya harus diperbaiki dari APBN yang diambil dari pajak rakyat juga.

Ia lalu meminta pihak KAMI mengklarifikasi.

Baca juga: Jumhur Hidayat Ditangkap, Ahmad Yani Singgung Kesehatan sang Petinggi KAMI: Baru Selesai Operasi

"Jadi kalau Anda dituduh dengan berbagai macam tuduhan, harusnya dicek klarifikasi dan jangan pernah berkecil hati. Itu yang menurut saya kawan-kawan harus klarifikasi," tandas Ngabalin.

Ahmad Yani menyebutkan pihak KAMI sudah mengklarifikasi dukungan yang diberikan hanya sebatas dukungan moral.

"Saya kira kami sudah mengklarifikasi, dukungan itu adalah dukungan moril karena ide dan gagasan kami tentang omnibus law itu sama dengan apa yang diperjuangkan buruh, jadi titik temunya adalah ide dan gagasan," terang Ahmad Yani.

"Kita tidak memberikan dukungan finansial, dan lain sebagainya," tegasnya.