TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mempertanyakan alasan pembubaran acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Surabaya, Senin (28/9/2020).

Dilansir TribunWow.com, pembubaran acara KAMI terjadi di Gedung Jabal Nur di Jalan Jambangan Surabaya, setelah sebelumnya acara dipindahkan dari Gedung Juang 45 Surabaya.

Karena sebelumnya aksi penolakan massa sudah terjadi di lokasi pertama dengan cara memblokade Gedung Juang 45.

• Acara KAMI di Surabaya Dibubarkan, KAMI Jatim: Polisi yang Membubarkan Tidak Tunjukkan Identitas

Menanggapi hal itu, Refly Harun menilai sebagai hal yang wajar.

Meski begitu, ia menegaskan hanya sebatas menolak bukan menghalangi ataupun melarang.

Dirinya pun menegaskan bahwa acara yang dilakukan oleh KAMI merupakan bagian dari hak yang didapat oleh setiap warga negara yakni kebebasan berekspresi dan berpendapat.

"Ya boleh, silakan saja menyampaikan aksi penolakan, tapi yang tidak boleh adalah melarang orang," jelas mantan Komut Pelindo itu.

"Jadi silakan demo tidak setuju dengan KAMI, tetapi tidak boleh melarang deklarasi itu sendiri," tegasnya.

Oleh karenanya, Refly Harun lantas mempertanyakan sikap dari pihak kepolisian yang justru hanya menyerang atau membubarkan acara KAMI.

"Kalau petugasnya netral maka dia akan membiarkan dua pihak ini melakukan orasi berdemonstrasi sepanjang keduanya tidak bentrok," kata Refly Harun.

"Itulah sebabnya petugas keamanan harus berada di tengah," imbuhnya.

• Polisi Ungkap Alasan Pembubaran Acara KAMI di Surabaya yang Dihadiri Gatot: Harus Melalui Asesmen

Lebih lanjut, Refly Harun juga menyinggung soal dalang dari aksi demo yang menolak KAMI.

Meski tidak menuding digerakan oleh unsur negara, dirinya menilai akan sulit jika yang terjadi seperti itu.

"Persoalannya adalah kalau demo itu digerakan oleh unsur negara, itu berat," ungkapnya.

"Baik langsung maupun tidak langsung, baik terang-terangan maupun gelap-gelapan."

Pakar Hukum Tata Negara yang juga merupakan deklarator KAMI itu mengungkit demo yang hanya sebatas menyampaikan aspirasi politik pada 2019 jelang pemilihan presiden.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak ada yang salah, terlebih memang diakui sedang berada pada situasi politik.