"Kalau ada kecenderungan itu juga nanti ya lebih baik dipertimbangkan lagi waktunya," sarannya.

• Surati KPU, Mendagri Tito Karnavian Tak Setuju Ada Konser saat Kampanye Pilkada 2020

Terlebih menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu menilai bahwa andaipun Pilkada serentak 2020 tidak digelar pada tahun ini tidak akan menganggu roda pemerintahan.

Karena dijelaskannya bahwa pergantian kepala daerah baru akan terjadi pada tahun depan, yakni 2021.

"Toh banyak wali kota dan bupati yang sebanarnya dia diganti nanti pada tahun depan, jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan," terangnya.

Senada dengan PBNU dan Jusuf Kalla, Perludem menyarankan konetasi Pilkada serentak 2020 

Melalui Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, pihaknya berkaca pada gelaran-gelaran pilkada sebelumnya yang selalu menyedot antusiasme masyarakat.

"Belum lagi pembelajaran saat pendaftaran calon yang lalu, bagaimana kemudian aktor politik peserta pemilihan dan kerumunan massa sangat sulit dikendalikan," ungkapnya.

"Oleh karena itu penundaan pelaksanaan Pilkada menjadi relevan dan logis untuk dilakukan," kata Titi.

"Di masa penundaan ini, pemerintah dan DPR bisa mengambil sejumlah langkah, yang pertama melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada dan membuat pengaturan di mana penyelanggaraan Pilkada bisa sejalan dengan pelaksanaan protokol kesehatan," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta/Elfan)