"Itu 'kan enggak boleh itu," tambah pengamat politik ini.

Ia lalu menjelaskan duduk perkara yang membuat pemakzulan kepala daerah atau kepala pemerintahan yang tidak sederhana.

"Jadi perlakuannya sama saja, mereka adalah elected official. Sama-sama dipilih oleh rakyat, tapi satu tingkat nasional, satu tingkat gubernur," paparnya.

"Yang bisa mendesaknya untuk step down, ya rakyat juga. Yang penting dengan cara yang konstitusional, bukan dengan cara yang memaksa dengan kekuatan senjata misalnya," lanjut dia.

Selain itu, Ruhut meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun tangan dalam masalah tersebut.

"Ini enggak benar, karena Menteri Dalam Negeri buka atasannya gubernur. Itu sering sekali keliru," komentar Refly ketika membaca kutipan berita terkait hal itu.

"Gubernur adalah kepala daerah yang dipilih, jadi dia posisinya seperti presiden di level nasional. Konstelasi politiknya kepada DPRD dan masyarakat atau warga di daerahnya masing-masing," jelasnya.

Ia memaparkan kepala daerah hanya bertanggung jawab kepada DPRD dan rakyat yang dipimpinnya.

"Tapi mereka punya otonomi sendiri. Jadi tidak gampang juga men-take over kekuasaan seorang gubernur," tambah Refly.

Lihat videonya mulai menit 1:30

Geisz Chalifah Meminta Anies Tanggapi Santai

Aktivis sosial sekaligus loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah, turut menanggapi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Malam di TvOne, Sabtu (12/9/2020).

Diketahui sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hendak menerapkan kembali PSBB total demi menekan pertumbuhan kasus positif Covid-19.

• Soal Jakarta Vs Pemerintah Pusat akan PSBB, Anies Baswedan Klaim Sudah Sepakat: Sama-sama Menyadari