Ia menyoroti bagaimana para anggota dewan tidak diberikan pengeras suara (microphone) saat rapat berlangsung.

Padahal biasanya microphone tersebut terletak di masing-masing meja anggota dewan.

"Microphone-nya enggak ada. Saya enggak ngerti apakah ini settingan atau apa," ucapnya, Senin (7/9/2020).

• 4 Fakta Rapat Pertanggungjawaban APBD 2019 DKI Jakarta, Diwarnai Hujan Interupsi hingga Walk Out

Bahkan Winza terang-terangan menyatakan kecurigaannya soal keberadaan oknum yang sengaja menyabotase microphone saat rapat berlangsung.

"Baru kali ini saya lihat rapat paripurna, anggota dewan tidak diberikan microphone, dicabutin dari meja, dipretelin," ujarnya.

"Dalam arti, ada yang pakai microphone dan ada yang enggak, padahal sama-sama wakil rakyat."

"Kenapa sampai segitunya sih dicabut microphonenya? Tolong dijawab," kata dia.

Tidak adanya microphone tersebut juga disinggung oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani.

"Perdana, rapat paripurna tanpa pengeras suara untuk dewan," tuturnya.

Zita mengatakan, para anggota dewan terpaksa berteriak supaya aspirasi mereka didengar lantaran tidak adanya microphone saat rapat berlangsung.

"Mereka teriak, enggak ada yang dikasih mic," kata dia.

PAN: Ternyata Survei Internal

Di sisi lain, Anggota DPRD DKI Fraksi PAN Lukmanul Hakim menyoroti soal tingkat kepuasan masyarakat di Jakarta yang ternyata berasal dari lembaga survei internal.

Dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (9/8/2020), Hakim menilai penggunaan APBD DKI tahun 2019 tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Ia menjelaskan, banyak aspirasi masyarakat yang tak didengar oleh eksekutif.

• Polisi Dalami Sosok Wanita Inisial L terkait Kematian Ketua DPRD Lebak Dindin Nurohmat di Hotel