Dia menjelaskan, sebelum muncul pernyataan sikap abstain itu, PKS sudah berusaha optimal dengan menjalin komunikasi mulai dari level kota hingga pusat guna membentuk kolalisi baru.

"Kami sebagai Parpol dengan melihat fenomena itu, kami ingin melawannya secara prosedural. Namun sampai hari ini celah untuk membangun koalisi makin menyempit."

"Hingga menghantarkan kami untuk realistis dengan bersikap abstain. Tidak memilih satu di antara dua kandidat," terangnya.

Sugeng menilai, sikap abstain pada Pilkada Solo menjadi sebuah pembelajaran demokrasi.

"Sikap abstain itu bagian dari perlawanan warga penduduk Kota Solo dalam hal ini teman-teman yang terwadahi dalam PKS."

"Perlawanan atas demokrasi yang sudah menujukan arah yang melenceng, dan politik dinasti. Perlawanan kami dengan cara abstain," ucap Sugeng.

Dia menambahkan, sikap abstain itu berdasarkan komunikasi yang dibangun dari DPD Kota Solo dengan menyajikan perkembangan dinamika Pilkada Kota Solo.

"Kemarin kami menunggu sikap dari struktur yang lebih tinggi. DPW atau DPP. Ketika presiden partai memberikan lampu hijau semacam itu (sikap abstain), kita taat, kita dengarkan," imbuhnya.

Dia mengungkapkan, belum membahas secara teknis perwujudkan sikap abstain seperti apa yang akan dilakukan pada saat tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pilkada Serentak Kota Solo 2020 mendatang.

"Itu kan baru lisan (sikap abstain). Kita akan formalkan terlebih dahulu. Artinya dalam bentuk rekomendasi resmi atau surat resmi."

"Nah dari situ kemudian kami baru menyampaikan kepada publik Solo. Apa yang menjadi sikap DPD PKS Kota Solo," pungkasnya. (Tribunnews.com/Vincentius Jyestha)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Kritik Keputusan Abstain DPD PKS di Pilkada Solo