TRIBUNWOW.COM - Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memberikan delapan tuntutan kepada pemerintah.
Tuntutan itu di antaranya agar pemerintah menindak tegas tindakan oligarki di dalam pemerintah hingga menuntaskan masalah Covid-19 dengan baik.
Dikutip TribunWow.com dari channel YouTube tvOneNews pada Jumat (21/8/2020), Ekonom Senior, Rizal Ramli lantas mengungkap akibatnya jika pemerintah tidak mendengarkan KAMI.
• Adian Napitupulu Kritik Balik KAMI yang Mengaku Gerakan Moral: Saya Lihat Pak Said Didu Sudah Emosi
Mulanya, ia menjelaskan bahwa sebenarnya isi tuntutan KAMI menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
"Saya kira sih sampai titik ini gerakan moral dan intelektual dari bahasanya saja kan cukup komprehensif tuntutan-tuntutannya."
"Tapi cuma buat rakyat barangkali masih susah bahasa itu, berbeda dengan Tritura dan sebagainya," ujar Rizal Ramli.
Namun, jika tuntutan itu belum didengar maka KAMI akan melakukan perubahan.
"Artinya apabila tuntutan ini tidak didengarkan saran-saran ini tidak didengerin, tentu formatnya akan mengalami perubahan," kata dia.
• KAMI Gelar Deklarasi di Kampung Halaman Jokowi, Gatot Nurmantyo: Saya Bangkit karena Telah Bersumpah
Rizal Ramli menjelaskan bahwa terpenting saat ini KAMI menuntut segala hal yang dianggap sebagai suatu kesalahan.
Jika belum didengar ia mengatakan akan merubah tuntutan menjadi sesuatu yang lebih dipahami rakyat.
"Cuma sampai titik ini disepakati bahwa disepakati bahwa ya formatnya gerakan yang meminta pemerintah untuk melakukan dan memperbaiki kelemahan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada."
"Ya bahwa dikemudian formatnya bisa berubah supaya lebih komunikatif ama rakyat itu sih besar kemungkinan pemerintah yang menentukan," kata dia.
Bahkan, Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman ini memberikan peringatan pada pemerintah jika tuntutan mereka tidak didengar.
"Apa akhirnya kalau mereka dengar tentu mereka akan lebih baik, lebih diterima kalau mereka ndableg tutup mata tutup telinga tidak aneh nanti bisa terjadi sesuatu," lanjutnya.
• KAMI akan Jadi Parpol? Gatot Nurmantyo: Kalau KAMI Berubah, Saya Tak akan Ada di Sini
Lihat videonya mulai menit ke-13:12:
Soal KAMI, Sejarawan: Jangan Ditanggapi Terlalu Jauh
Sejarawan Anhar Gonggong angkat bicara terkait KAMI.
Hal itu diungkapkan Anhar Gonggong di acara Kabar Petang tvOne pada Rabu (19/8/2020).
Menurut Anhar Gonggong, Gerakan KAMI ini berbeda dengan Petisi 50 pada zaman Orde Baru (Orba).
• Blak-blakan soal KAMI yang Dideklarasikan Din Syamsuddin, Masinton Pasaribu: Hanya Pepesan Kosong
Pada masa Orba, Petisi 50 tidak mendapat dukungan massa yang banyak karena saat itu massa dikuasai oleh Pemerintah Soeharto.
"Menurut saya berbeda waktu jaman pemerintahan otoriter Soeharto seperti dikatakan Soelistyo di sana tadi tidak ada kekuatan massa, massanya kan dikuasai Soeharto," jelas Anhar.
Berbeda dengan masa sekarang di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpilih secara demokratis.
Selain itu gerakan KAMI dibentuk di tengah banyaknya partai politik.
"Sedangkan kalau dalam konteks sekarang kan Jokowi terpilih secara demokratis dan partai begitu banyak sekarang kan berbeda dengan zaman Soeharto," kata Anhar.
Apabila ada kritikan-kritikan yang muncul itu hanya sekedar kekecewaan pada kebijakan Jokowi.
Sehingga, menurutnya Petisi 50 dengan Gerakan KAMI jelas berbeda.
• Bandingkan Petisi 50 dan KAMI, Pakar Politik Hermawan Sulistyo: Lingkungan trategisnya Beda Jauh
"Bila ada kekecewaan-kekecewaan tertentu disebabkan oleh kebijakannya presiden sekarang itu bukan sesuatu yang menjadi."
"Hal itu menurut saya biasa dalam situasi demokrasi sekarang, nah hal ini yang membuat membedakan kondisi dengan Pak Harto kan?" jelasnya.
Anhar merasa Gerakan KAMI yang dideklarasikan oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah hanya sekedar untuk mengoreksi kesalahan pemerintah.
Bukan bermaksud untuk menjatuhkan Jokowi.
"Jadi kalau saya sih merasa orang-orang yang berkumpul di KAMI tujuannya hanya koreksi bukan untuk menjatuhkan pemerintahan dan sebagainya."
"Saya kira jangan menanggapinya terlalu jauh seakan-akan KAMI ini mau menjatuhkan pemerintahan sekarang," kata dia.
• Adian Napitupulu Prediksi KAMI Berujung Jadi Partai, Refly Harun: Imajinasinya Tinggi Sekali
Lalu, Anhar mengakui bahwa permasalahan yang dihadapi Jokowi di masa sekarang tidak mudah.
Ia harus dihadapkan dengan Covid-19 serta dampak-dampaknya, misalnya krisis ekonomi.
"Kenyataan itu kjuga tidak perlu, bahwa kita menghadapi kenyataan seperti sekarang dengan macam-macam persoalan dengan adanya COvid-19 dan sebagainya."
"Tinggal bagaimana memang persoalan yang dihadapi oleh Pemerintahan Jokowi sekarang bagaimana kebijakan yang harus dia tempuh dalam menghadapi Covid-19 dengan macam-macam dampak yang dilahirkannya," jelas Anhar.
Lihat videonya mulai menit ke-7:13:
(TribunWow.com/Mariah Gipty)