Baca tanpa iklan
Permohonan kompensasi ini diajukan oleh Keluarga, ahli warisnya atau kuasanya.
"Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan paling lambat tanggal 22 Juni 2021," bunyi Pasal 44C ayat (3).
Aturan yang diteken Jokowi pada 7 Juli 2020 ini mengubah ketentuan lama yang tertuang dalam PP Nomor 7 tahun 2018.
Dalam PP sebelumnya, kompensasi hanya diberikan bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
(Kompas.com/Ihsanuddin)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Teken PP Baru, Korban Terorisme Bisa Ajukan Kompensasi "