TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun mengatakan bahwa pengusul Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bukan hanya dari fraksinya saja.

Komarudin memastikan bahwa semua fraksi di DPR menyetujui adanya RUU HIP tersebut, termasuk dari Partai PKS.

Hal ini disampaikannya dalam acara Mata Najwa 'Trans7', Rabu (8/7/2020).

• Formappi Sebut DPR Tak Berdaya dengan Pemerintah soal RUU: Terlihat seperti DPR Era Orde Baru

Dirinya kemudian menyimpulkan bahwa RUU HIP ini memang penting untuk dibahas, buktinya tidak ada yang memberikan penolakan.

"Saya pikir kalau RUU ini tidak penting, mungkin dari awal semua fraksi sudah menolak," ujar Komarudin.

"Saya punya catatan, termasuk PKS itu ada catatan, bukan menolak mentah-mentah begitu saja," jelasnya.

Meski diakui memang Fraksi PKS memberikan dua persyaratan supaya dipenuhi, yakni mencantumkan Ketetapan MPRS dan penghapusan Ekasila dan Trisila.

Namun menurutnya tetap saja, semua fraksi mendukung RUU HIP pada saat itu.

"Tanggal 22 April ini sikap PKS, itu menyetujui jika dilakukan penyempurnaan, PKS menyebut Ketetapan MPR Nomor 25 MPRS harus dimasukkan draft RUU," kata Komarudin.

"PKS juga meminta untuk dicabut ketentuan terkait dengan Ekasila dan Trisila," imbuhnya.

"Semua kan kompak waktu itu terima."

• Najwa Shihab Cecar DPR soal Alasan Coret RUU PKS dari Prolegnas: Jadi Alasannya karena Sulit?

Dirinya lantas beranggapan bahwa ketika semua atau mayoritas fraksi menolak terhadap RUU HIP itu, maka tentunya pembahasannya tidak akan berlanjut.

Sementara itu menanggapi jika PDI menjadi sasaran dari publik lantaran disebut menjadi penggagas RUU HIP tersebut, Komarudin tidak mau mengambil pusing.

"Kalau cuman usulan PDI Perjuangan dan semua fraksi menolak, kan tidak mungkin ini disampaikan," ungkapnya.

"Saya tidak bilang kambing hitamkan, biar publik yang menilai," terang Komarudin.

Dirinya juga tidak mempermasalahkan jika pada akhirnya setelah mendapatkan penolakan ada beberapa fraksi yang menarik diri.

Namun dikatakannya bahwa hal itu sudah tercatat sejak awal.

Komaruddin juga menyerahkan semua penilaiannya kepada masyarakat.

"Pada dasarnya saya berterima kasihlah, bahwa dari awal semua fraksi menyetujui, setelah ada masalah ya satu menarik diri masing-masing, tetapi itu sudah tercatat di media," kata Komarudin.

• Najwa Shihab Sebut DPR Tebang Pilih dalam Pemilihan RUU Prolegnas, Supratman Andi: Bukan Begitu

Simak videonya mulai menit ke- 5.22

DPR Dapat Nilai Merah untuk Kinerja 9 Bulan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), mendapatkan nilai merah dari masyarakat setelah masa kerja selama 9 bulan.

Dilansir TribunWow.com, banyak masyarakat yang belum puas dengan kinerja wakilnya di parlemen.

Seperti misalnya penilaian diberikan oleh Direktur Pusako Unand, Feri Amsari dan Peneliti Formappi, Lucius Karus seperti yang disampaikan dalam acara Mata Najwa 'Trans7', Rabu (8/7/2020).

• Najwa Shihab Sebut DPR Tebang Pilih dalam Pemilihan RUU Prolegnas, Supratman Andi: Bukan Begitu

Feri Amsari memberikan nilai empat untuk kinerja DPR sejauh ini.

Dikatakannya bahwa pertimbangannya adalah bahwa DPR rasional, namun tidak idealis, artinya mudah terpengaruh oleh pemerintah.

"Saya empat dari skala 10, dengan beberapa pertimbangan, jadi Pak Komar tadi bilang bahwa rasional dan idealis bagi saya DPR itu rasional tetapi tidak idealis," ujar Feri Amsari.

Sedangkan Lucius mengaku sedikit berbaik hati dengan memberikan nilai lima untuk kinerja DPR selama ini.

"Saya agak murah hati sedikit, naikin satu menjadi lima," kata Lucius.

"Pertimbangan ini tahun pertama."

"Di lima tahun lalu, periode 2014-2019 dalam setahun itu hanya tiga RUU prioritas yang berhasil disahkan, kali ini sudah ada satu, kita tinggal menunggu dua," jelasnya.

Menanggapi penilaian yang diberikan keduanya, Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun mengaku tidak keberatan dengan penilaian tersebut.

Dirinya juga mengakui bahwa DPR tentunya mempunyai kelemahan.

• Direktur Pusako Unand kepada DPR: Jadi Ribut HIP, Omnibus Law dan KUHP Bergerak, PKS Tak Dikerjakan

Meski begitu, menurutnya, DPR juga mempunyai fungsi yang penting untuk keseimbangan antara pemerintah dengan rakyat.

"Saya komentar pendek saja, kami punya kelemahan, tapi suka atau tidak suka DPR dibutuhkan, karena itu negara membutuhkan, rakyat membutuhkan itu," ujar Komarudin.

"Kalau tidak ada aktivitas DPR kegiatan formal negara tidak jalan," katanya.

"Oleh karena itu terima kasih atas kritikan dan masukannya."

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera.

Dirinya mengaku sangat menerima kritik dan saran dari masyarakat.

"DPR institusi publik wajar kalau dinilai, dan karena itu penilaian ini jadi masukan bagi kita walaupun jujur saya sedih karena perimbangan koalisi oposisinya tidak nyambung," terangnya.

"Jadi mohon bantuan aja, biar PKS kuat," tutup Mardani.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)