"Oleh karena itu terima kasih atas kritikan dan masukannya."

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera.

Dirinya mengaku sangat menerima kritik dan saran dari masyarakat.

"DPR institusi publik wajar kalau dinilai, dan karena itu penilaian ini jadi masukan bagi kita walaupun jujur saya sedih karena perimbangan koalisi oposisinya tidak nyambung," terangnya.

"Jadi mohon bantuan aja, biar PKS kuat," tutup Mardani.

• Formappi Sebut DPR Tak Berdaya dengan Pemerintah soal RUU: Terlihat seperti DPR Era Orde Baru

Simak videonya mulai menit awal:

DPR Disebut Tebang Pilih dalam Pemilihan RUU

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas memberikan tanggapan saat disebut-sebut tebang pilih soal Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk sebagi prioritas.

Dilansir TribunWow.com, sebelumnya DPR telah mencoret 16 RUU dari 50 RUU yang menjadi Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Tahun 2020.

Satu di antaranya yang dicoret adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Keputusan mencoret RUU PKS dari Prolegnas 2020 memberikan stigma negatif kepada DPR yang dinilai tebang pilih.

Dilansir TribunWow.com dalam acara Mata Najwa, Rabu (8/7/2020), Supratman mengatakan tidak bisa lantas menyalahkan DPR begitu saja karena dianggap lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat DPR.

Supratman menambahkan bahwa pembahasan RUU untuk menjadi sebuah Undang-Undang tidak hanya dilakukan oleh DPR, melainkan juga ada peran dari pemerintah dan juga dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dijelaskannya bahwa ketiga lembaga tersebutlah yang mempunyai peran dalam membahas dan memutuskan RUU yang masuk dalam Prolegnas.

• Berulang Kali Hela Napas, Penyintas Kekerasan Seksual Soroti RUU PKS: Saya Punya Anak Perempuan