Moeldoko kemudian menjelaskan bahwa anggaran, khususnya untuk persoalan kesehatan ada dua sumber, yakni dari Kementerian Kesehatan sendiri dan Pemerintah Daerah.

"Begini seperti persoalan kesehatan, persoalan kesehatan itu anggaran mengalirnya ada dua," jelasnya.

"Satu melalui kementerian kesehatan yang kedua langsung ke daerah," katanya.

Dirinya lantas mencontohkan dengan sebuah kasus yaitu terkait dengan penanganan korban kasus Corona.

"Untuk penanganan Covid ini, sebagai contoh begini kalau ada korban itu penanganannya bagaimana, satu bisa melalui pemerintah daerah yang berkaitan dengan korban yang dirawat itu dananya mengalirnya ke sana," jelasnya.

"Tetapi untuk untuk kegiatan-kegiatan rumah sakit rujukan terus lembaga-lembaga lab untuk tes itu, itu melalui kementerian kesehatan," imbuhnya.

• Anggap Tak Seharusnya Jokowi Kesal, Fahri Hamzah Sebut Jatuhkan Wibawa: Cukup Moeldoko yang Marah

Moeldoko juga memaparkan persoalan teknis untuk menanggung biaya rumah sakit dari pasien Covid-19 tersebut.

Dikatakannya bahwa Kementerian Kesehatan terlebih dahulu akan menanggung 50 persen biaya untuk pasien yang masuk ke rumah sakit.

Setelah itu kemudian dilakukan verifikasi oleh BPJS.

Maka dari itu, Moeldoko mengatakan memang dalam menggunakan anggaran untuk sektor kesehatan benar-benar dilakukan secara teliti supaya tidak disalahgunakan.

"Di sini ada lagi persoalan teknis, kalau korban ini masuk ke rumah sakit itu dibayar dulu 50 persen oleh Kementerian Kesehatan," ungkap Moeldoko.

"Setelah itu oleh BPJS diverifikasi, dicek lagi, kalau ada yang krusial maka diturunkan lagi ada tim dari Kementerian Kesehatan agar jangan sampai dana itu disalahgunakan," imbuhnya.

"Jadi memang ada antara kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas," pungkasnya.

• Coba Nilai Kemarahan Jokowi Nyata atau Hanya Drama, Sudjiwo Tejo: Tidak Bisa, walau Saya Guru Akting

Simak videonya mulai menit ke- 5.05

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)