TRIBUNWOW.COM - Politisi PDIP Adian Napitupulu menyoroti penempatan 2 prajurit aktif TNI dan 3 perwira aktif Polri sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adian menilai belum ada penjelasan yang jelas dari Menteri BUMN Erick Thohir tentang hal itu.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (24/6/2020).

• Ungkit Erick Thohir Terlalu Banyak Direcoki, Komisi VI: Dari Dulu BUMN Jadi Tempat Titipkan Orang

Awalnya ia merasa penempatan para perwira sebagai komisaris tersebut tidak tepat jika dengan alasan untuk mengurus sengketa tanah.

"Menterinya bilang untuk menyelesaikan persoalan tanah, untuk menyelesaikan persoalan sosial dengan masyarakat," kata Adian Napitupulu.

"Lalu posisinya dia apa ditempatkan?" tanya dia.

Ia menyebutkan seorang komisaris tidak perlu mengurus masalah eksternal semacam itu.

"Ampun Pak Menteri, Komisaris itu mengawasi internal. Komisaris itu tidak ngurus persoalan rakyat dengan rakyat dan sebagainya," ucap Adian.

"Ampun Pak Menteri, Komisaris itu mengawasi internal. Komisaris itu tidak ngurus persoalan rakyat dengan rakyat dan sebagainya," kata Adian Napitupulu.

"Artinya enggak bener dong alasannya," lanjutnya.

Adian menyebut seharusnya jika ada persoalan sengketa tanah bukan berarti harus memberi jabatan kepada anggota TNI atau Polri.

Menurut Adian, masalah tersebut dapat dibawa ke ranah hukum.

• Erick Thohir Ngaku Tak Ganti Semua Dirut BUMN yang Diangkat Rini Soemarno: Itu Bukan Gaya Saya

Ia menyinggung penempatan anggota TNI dan Polri ini tampak seperti dwifungsi ABRI yang terjadi pada era Orde Baru.

"Bukan dipasang polisi dan tentara berhadap-hadapan. Inilah yang kemudian membawa aroma kembalinya dwifungsi ABRI," jelas Adian.

Ia juga mengkritik Menteri Erick Thohir yang tidak menjelaskan alasan keputusan tersebut.