Virus Corona

Imbau Pejabat Tak Bandel hingga Berani Korupsi terutama Dana Corona, Jokowi: Silakan Digigit Keras

Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Ananda Putri Octaviani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Jokowi tegaskan ada tindakan tegas bagi pejabat yang melakukan tindakan korupsi, terlebih untuk dana Covid-19.

"Yang pertama kebijakan tidak konsisten 17 persen, lambat mendistiribusikan bantuan sosial 10 persen, lalu data penerima bantuan tidak akurat 10 persen juga."

"Penanganan secara umum lambat 10 persen dan juga lalu kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda," jelas Qodari.

• Jokowi Tinjau Langsung Mall Diduga karena Memang Suka Blusukan, Ade Armando: Enggak Bisa, Ini Krisis

Selain itu, masalah bantuan sosial juga menjadi hal yang banyak membuat masyarakat tidak puas.

"Jadi kalau dari jawaban tersebut, ini lima besar jawaban maka yang paling banyak disebut adalah soal bansos."

"Bansos dari lima itu dua, lalu penanganan secara umum satu, lalu mungkin yang bisa dianggap sebagai bagian dari komunikasi adalah kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda," jelas dia.

Qodari menjelaskan Indo Barometer juga sudah mengklasifikasikan alasan-alasan yang membuat masyarakat tidak puas pada kebijakan Jokowi. (Youtube/KompasTV)

Selain itu cara penanganan Covid-19 juga menjadi sorotan.

"Walaupun begini menurut saya masalah komunikasi itu tidak berdiri sendiri, kebijakan itu adalah satu sisi dari bagaimana sebetulnya kebijakan penanganannya, kemudian cara penanganannya," ungkap dia.

• Meski Dukung New Normal, M Qodari Kritik Cara Komunikasi: Kalau Saya, Tak akan Libatkan Pak Jokowi

Qodari menyimpulkan dari hasil survei ini, Jokowi mendapat tanggapan kurang bagus dalam menangani Virus Corona.

"Sebetulnya kalau kita orang survei umumnya kita mengatakan kalau di bawah 50 persen yang tidak puas, kurang bagus karena lebih banyak yang tidak puas daripada yang puas," kata Qodari. (TribunWow.com)