Virus Corona

Imbau Pejabat Tak Bandel hingga Berani Korupsi terutama Dana Corona, Jokowi: Silakan Digigit Keras

Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Ananda Putri Octaviani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Jokowi tegaskan ada tindakan tegas bagi pejabat yang melakukan tindakan korupsi, terlebih untuk dana Covid-19.

"Saya ingin tegaskan, bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas."

Ia lantas menyinggung harapannya agar tak ada lagi pejabat yang terjerat kasus korupsi.

Ia mengatakan akan melindungi uang negara agar tak digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat.

"Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan."

"Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi maka silakan bapak ibu digigit dengan keras."

"Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan harus kita jaga," tandasnya.

Peternak Mengadu soal Telur Infertil ke Jokowi: Sehari setelah Kirim Surat, Banyak yang Ditangkapi

Simak video berikut ini menit ke-1.14:

 

Tak Puas dengan Jokowi

Di sisi lain, hasil Survei Indo Barometer soal penanganan Virus Corona oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai kurang bagus.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengungkap lebih banyak orang tidak puas dengan kebijakan Jokowi dalam menangani Covid-19.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Kamis (28/5/2020), M Qodari menyebut tingkat tidak kepuasan pada kebijakan Jokowi mencapai 53,8 persen.

• Jokowi Sering Direspons Negatif saat Corona, Guru Besar UI: Era Sekarang Benarpun Bisa Disalahkan

"Kalau soal tidak puas bukan hanya masalah komunikasi dan memang itu terlihat jawaban dari responden."

"Jadi yang (tidak) puas 53,8 persen, yang puas 44 persen," ujar Qodari.

Qodari melanjutkan, pihaknya juga sudah mengklasifikasikan alasan-alasan yang membuat masyarakat tidak puas pada kebijakan Jokowi.

"Nah yang tidak puas itu menjawab karena ini pernyataan terbuka ya ini jawaban dari masyarakat lalu kita kompilasi, kategorisasi," lanjutnya.

Kebanyakan masyarakat tidak puas soal kebijakan yang dianggap tidak konsisten.

Halaman
123