Terkini Nasional

Ungkit Pilpres 2019, Refly Harun Ungkap Beda Nasib Pendukung Jokowi dan Prabowo: Said Didu Misalnya

Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun dalam kanal YouTube Refly Harun, Kamis (11/6/2020). Refly Harun mengungkap adanya rangkap jabatan di pemerintah dan BUMN.

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkap adanya rangkap jabatan di pemerintah dan BUMN.

Dilansir TribunWow.com, meski melanggar hukum, rangkap jabatan itu menurutnya banyak di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Refly Harun mengatakan, hal itu sangat bertentangan dengan kejadian yang menimpa pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu.

Ia pun menyinggung nama Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, hingga Ustaz Abdul Somad (UAS).

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun berbalas pantun dengan Pendakwah Ustaz Abdul Somad (UAS) dalam tayangan Youtube Refly Harun, Minggu (7/6/2020). (Youtube/Refly Harun)

Refly Harun Bahas Fadjroel Rachman Pernah Maju Jadi Capres Independen: Saat Itu Saya Ahlinya Dia

Refly Harun Bandingkan Pencopotan di Pelindo dengan Penunjukan Menteri BUMN Erick Thohir: Tak Heran

Melalui kanal YouTube Refly Harun, Kamis (11/6/2020), ia ada sejumlah pejabat BUMN terlibat dalam kampanye presiden.

"Itu membuktikan bahwa seorang komisaris terlibat dalam politik praktis dan terlibat dalam kampanye presiden," kata Refly.

"Persoalannya adalah karena yang didukung petahana dan kemudian petahananya menang, maka selamat."

Refly mengatakan, karena mendukung Jokowi, akhirnya tak ada sanksi apapun yang didapat sang pejabat.

Hal berbeda menurutnya dirasakan oleh pendukung Prabowo di Pilpres 2019.

"Kira-kira begitu walaupun sesungguhnya melanggar undang-undang Pemilu dan merupakan tindak pidana Pemilu," kata Refly.

"Tapi coba misalnya kalau yang didukung adalah pasangan lain."

Terkait hal itu, ia pun menyinggung nasib Said Didu.

Disebut Berpotensi Anti-Kritik, Ustaz Abdul Somad Diberi Nasihat Refly Harun: Tidak Biasa Mendengar

Refly mengatakan, Said Didu harus menerima risiko setelah mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

"Maka pasti akan terkena sanksi, Said Didu misalnya terkena sanksi," ujarnya.

"Karena kebetulan Said Didu sepertinya mendukung pasangan Prabowo."

Tak cuma Said Didu, Refly juga menyebut UAS mengalami hal yang serupa.

Setelah menyampaikan dukungannya untuk Prabowo, banyak jadwal ceramah UAS di BUMN tiba-tiba dibatalkan.

"Baru saja saya wawancara dengan Ustaz Abdul Somad," kata Refly.

"Tidak ikut politik tapi menunjukkan keberpihakan kepada Prabowo dengan statement mendukung Prabowo misalnya."

"Undangan-undangan ceramah di BUMN dibubarkan semua," imbuhnya.

Melanjutkan penjelasannya, Refly pun kembali menyoroti banyaknya pejabat era Jokowi yang merangkap jabatan di BUMN.

Ia lantas menyinggung nama Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.

"Sementara di sisi lain, relawan yang sudah menjadi komisaris, bahkan direksi, secara diam-diam dan terang-terangan."

"Termasuk Fadjroel Rachman, itu berkampanye untuk Presiden Jokowi."

"Karena mereka sadar dengan berkeringatlah mungkin mereka akan bertahan dan akan dipromosikan dengan jabatan baru," tandasnya.

Singgung Erick Thohir, Refly Harun Ungkap Alasan Dicopot dari BUMN pada Abdul Somad: Ustaz Bayangkan

Simak video berikut ini menit ke-10.54:

UAS Diperlakukan Buruk BUMN

Pada kesempatan sebelumnya, Ustaz Abdul Somad (UAS)  secara gamblang mengakui mendapat perlakuan tak mengenakkan dari BUMN seusai menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu.

Dilansir TribunWow.com, ia menceritakan bahkan sempat batal diundang BUMN setelah deklarasi dukungan itu.

Terkait hal buruk yang dialami Ustaz Abdul Somad, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pun angkat bicara.

• Ustaz Abdul Somad Akui Diperlakukan Buruk seusai Dukung Prabowo di Pilpres 2019: Saya Bukan Penjahat

• Cara Membersihkan Bahan Makanan yang Dibeli dari Supermarket selama Wabah Covid-19

Menurut Refly Harun, Ustaz Abdul Somad tak akan mengalami perlakuan buruk jika kala itu mendukung petahana, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ada satu BUMN yang sudah menyiapkan 3 ribu nasi kotak, tiba-tiba membatalkan dua jam sebelum tabligh akbar," ucap Ustaz Abdul Somad dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (6/6/2020).

"Ada BUMN yang mengundang saya setahun sebelumnya untuk hari ulang tahun, dibatalkan seminggu sebelum hari-H."

Tak hanya itu, Ustaz Abdul Somad juga mengalami hal buruk lainnya yakni ibadah umroh yang sudah direncanakannya tiba-tiba dibatalkan.

"Ada yang sudah siap-siap untuk umroh bersama saya 600 orang, sudah siap tiketnya, sudah siap hotelnya, dibatalkan," sambungnya.

Mendapat perlakuan buruk, Ustaz Abdul Somad mengaku sempat kebingungan.

Pasalnya, hal yang dilakukannya bukanlah suatu kejahatan.

• Kembali Ungkit Pilpres 2019, Yunarto Wijaya Singgung Nama Prabowo: Tapi Jujur, Jokowi Lebih Baik

Terkait hal itu, ia pun meminta pendapat Hukum Tata Negara Refly Harun.

"Saya bukan penjahat, saya bukan melakukan perlawanan mengangkat senjata," ujarnya.

"Jadi kalau menurut hukum tata negara itu yang saya dapat apa unsurnya Bang Refly?"

Menurut Refly, Ustaz Abdul Somad mengalami perlakuan diskriminatif.

Sebab, setiap warga negara disebutnya punya hak yang sama untuk memberikan dukungan pada calon presiden pilihannya.

"Yang diterima itu adalah perlakuan diskriminasi, diskriminatif itu."

"Jadi tidak equality before the law, kan setiap warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan."

"Jadi no matter Anda dukung 01, 02, perlakuan harus sama," tandasnya.

Lantas, Refly menyebut pembatalan yang dilakukan BUMN itu berkaitan dengan dukungan yang diberi Ustaz Abdul Somad kepada Prabowo.

Jika kala itu Ustaz Abdul Somad mendukung Jokowi, Refly yakin kejadian tak mengenakkan itu tidak akan terjadi.

"Tapi memang kalau ustaz dukung petahana 01 ya lebih lencar jalannya"

"Karena dukung 02 BUMN banyak yang batal pastinya ya."

"Itu memang politisasi BUMN banyak sekali," tandasnya. (TribunWow.com)