TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun meminta masyarakat Indonesia bisa bertanggung jawab dalam menyampaikan pesannya di internet.

Pesan tersebut ia sampaikan setelah mengulas soal Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menkominfo yang diputuskan bersalah oleh Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Refly meminta agar setiap kritik yang dilontarkan harus sesuai dengan fakta kebenaran yang ada.

• Jokowi Diputuskan Bersalah Blokir Internet Papua, Refly Harun Ungkit Rezim Orde Baru: Bisa Dibungkam

Dikutip dari YouTube Refly Harun, Kamis (4/6/2020), awalnya Refly menyuarakan harapannya kepada pemerintah soal kasus pemblokiran internet tersebut.

Ia berharap pemerintah bisa menjadi lebih bertanggung jawab setelah menerima putusan bersalah dari PTUN.

Mantan Komisaris Utama Pelindo I itu berharap agar pemerintah bisa adil dalam mengelola internet meskipun banyak suara kritis yang datang dari sarana komunikasi tersebut.

"Walaupun kencang sekali kritik terhadap pemerintah melalui jalur YouTube dan media sosial lainnya yang menggunakan atau berbasis pada internet."

"Tapi mudah-mudahan tidak terpikir sedikitpun dalam pikiran pemerintah atau siapapun yang berkuasa yang menguasai akses internet."

"Yang bisa membuka, menutup, memperlambat atau mempercepat akses internet untuk menghalang-halangi semua kegiatan masyarakat terutama kegiatan kritis," ucap Refly.

Setelah berpesan kepada pemerintah agar tidak menghambat aspirasi masyarakat di media internet, Refly lanjut berpesan kepada publik.

Ia meminta kepada semua pihak yang bersuara agar menyampaikan kebenaran.

Refly meminta setiap kritik yang dilontarkan harus sesuai dengan fakta yang ada.

"Tentu kita juga harus bertanggung jawab, kita tuntut pemerintah untuk memelihara akses internet sebaik-baiknya," terangnya.

"Tapi kita tentu juga bertanggung jawab untuk menyampaikan sesuatu yang benar, yang konstruktif walaupun kritis."

Refly kemudian menjelaskan mengapa kritik adalah hal yang positif bagi sistem demokrasi.