TRIBUNWOW.COM - Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono meminta pemerintah dapat terbuka dengan fakta situasi tiap daerah dalam masa pandemi Virus Corona (Covid-19).

Menurut dia, hal tersebut menjadi penting mengingat akan segera diterapkannya new normal.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan saat dihubungi dalam acara Dua Arah di Kompas TV, Selasa (2/6/2020).

• Bedakan New Normal dan PSBB, Mardani Ali Sera Gamblang Sebut Daerah Gelagapan: Saya Agak Khawatir

Awalnya, Pandu Riono diminta mengomentari kesiapan pemerintah dan masyarakat memulai new normal.

Ia menegaskan pemerintah harus terbuka tentang penilaian (assesment) tentang kondisi tiap wilayah.

"Kita sekarang semua harus jujur, apakah betul-betul sudah dilakukan assesment di semua wilayah itu," kata Pandu Riono.

"Jangan menunjuk wilayah tanpa assesment yang komprehensif dan menyeluruh," lanjutnya.

"Semua bicara, semua menilai. Terbuka," tambah Pandu.

Selain itu, ia menyebutkan pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam penerapan new normal.

Pandu menilai masyarakat sendiri yang harus menentukan kesiapan sebelum menjalani cara hidup tersebut.

Seperti diketahui, protokol kesehatan harus dilakukan sebagai bagian dari penerapan new normal.

"Kemudian kita tanyakan kepada pemerintah daerah, kita tanya kepada masyarakat. Siap tidak?" tanya Pandu.

Ia kemudian mengungkit proses sosialisasi kepada masyarakat tentang definisi dan apa saja yang harus dilakukan dalam cara hidup baru ini.

"Ini tahapan-tahapannya, ini yang akan dilakukan, sudah sesuai protokolnya," paparnya.

"Sosialisasikan dengan baik, komunikasikan dengan baik," lanjut Pandu.

• Ganjar Tegaskan Tak Ada Acuan Waktu Kapan New Normal Jateng Dimulai: Ukurannya Seberapa Turun Kurva

Menurut dia, nekat melakukan new normal tanpa ada persiapan sama saja seperti pertaruhan luar biasa.

"Kalau tidak begitu, kita bermain dengan gambling yang luar biasa," ungkap Pandu.

"Ini virus, jangan main-main," tegas ahli epidemiologi tersebut.

Pandu menyinggung kemungkinan akan ada lonjakan kasus kedua setelah new normal diterapkan.

"Kalau kita tidak siap, kita bisa menghadapi gelombang yang lebih tinggi," katanya.

"Jangan main-main, kita harus betul-betul siap. Kita lakukan betul," tambah Pandu tegas.

Ia kembali menegaskan pentingnya data-data tersebut dibuka ke masyarakat.

"Jujurlah, terbuka. Jangan kemudian menunjuk satu wilayah," kata Pandu.

Pandu Riono menyinggung selama ini tidak pernah ada keterbukaan data.

"Kapan dilakukan itu? Enggak ada, saya enggak pernah lihat," tegurnya.

"Itu yang menurut saya harus dilakukan Gugus Tugas," kritik Pandu.

• Dokter Anak Tolak New Normal dan Peringatkan Herd Immunity di Sekolah: 1 Juta Anak Bisa Meninggal

Lihat videonya mulai menit 3:15

Pengamat Sebut New Normal di Jabar Membingungkan

Analis Kebijakan Publik Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar menyebutkan kebijakan new normal di Jawa Barat masih membingungkan.

Hal tersebut ia sampaikan setelah mendengar penjelasan Wakil Gubernur Jawa Barat Ruzhanul Ulum tentang new normal yang akan segera diterapkan di beberapa wilayah.

Dalam penerapannya, Pemerintah Provinsi Jabar menggunakan istilah adaptasi kebiasaan baru (AKB).

• New Normal Segera di Jawa Barat, Ini Penjelasan Ridwan Kamil soal Status: Belum Ada Zona Hijau

AKB akan diluncurkan seusai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dianggap berhasil dan mampu menekan pertumbuhan kasus baru Virus Corona (Covid-19).

Dilansir TribunWow.com, Jehansyah menyampaikan pendapatnya saat dihubungi dalam Apa Kabar Indonesia di TvOne, Minggu (31/5/2020).

Ia menyinggung penjelasan Ruzhanul Ulum yang menyebutkan daerah mana saja yang bisa mulai menerapkan AKB.

Jehansyah menilai AKB tidak banyak perbedaannya dengan PSBB karena masih menerapkan protokol kesehatan.

"Kalau tadi disebutkan protokol kesehatan itu di semua zona. Zona merah, kuning, biru, hijau, semua protokol kesehatan," kata Jehansyah Siregar.

"Itu juga masih ada di PSBB. Tinggal masalahnya sektor mana yang buka tutup, fasilitas mana yang boleh buka dan boleh tutup," paparnya.

Meskipun akan segera beranjak ke AKB, sektor pariwisata dan pendidikan masih ditunda pembukaannya.

Jehansyah menilai aturan serupa sudah ada pada saat PSBB.

Ia lalu mempertanyakan perlunya AKB diterapkan.

• Anies Baswedan Tunjukkan Data di ILC, Tingkat Kesadaran Warga Jakarta Tertinggi, Ungguli Jawa Barat

"Pertanyaannya sekarang, kenapa harus ada kebijakan baru kalau kebijakan baru itu ternyata PSBB yang diterapkan di zona biru dan zona hijau?" ungkap Jehansyah.

Jehansyah memberi contoh pada Kota Cimahi yang masih termasuk zona rawan, sehingga harus memperpanjang PSBB.

"Nanti kalau misalnya di Jawa Barat, Cimahi itu masuk zona merah. Sedangkan Kota Cimahi itu berada di tengah Kabupaten Bandung Barat yang masuk zona biru," paparnya.

"Nah, Bandung Barat ini diterapkan AKB. Tadi Pak Wagub mengatakan AKB itu bukan new normal," lanjut Jehansyah.

Ia menyebutkan kebijakan tersebut masih dirasa membingungkan.

Jehansyah juga khawatir kebijakan AKB tersebut membuat masyarakat menyangka Jabar sudah mulai masuk ke new normal.

"Nah, ini membuat kebingungan lagi," komentar Jehansyah.

"Orang masih menyangka AKB itu new normal di Jawa Barat," lanjutnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)