TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut pemerintah terlalu tega hingga memutuskan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyebut kini bukanlah waktu yang tepat untuk menaikkan iuran BPJS.

Menurut Refly Harun, masyarakat tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Virus Corona.

Hal itu disampaikan Refly Harun melalui kanal YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Minggu (17/5/2020).

• Peserta BPJS Diminta Turun Kelas jika Tak Mampu Bayar, Refly Harun: Enak Sekali Bilang Begitu

• Perampok Nekat Masuk ke Kamar Mandi dan Curi Kalung dari Wanita Tua dengan Menodongkan Pistol

Pada kesempatan itu, Refly Harun mulanya menyinggung soal pembatalan kenaikan iuran BPJS oleh Mahkamah Konstitusi (MA).

Ia mengatakan, kenaikan tersebut bertentangan dengan tujuan awal BPJS sebagai lembaga pelayanan sosial.

"MA sudah menghitung kenaikan kemarin yang 100 persen itu justru membuat BPJS surplus dan itu tidak sesuai dengan hakikat lembaga ini sebagai lembaga nirlaba," jelas Refly.

"Yang memang semuanya fungsinya lebih pada pelayanan sosial bukan entitas bisnis yang mencari keuntungan."

Ia menyebut, defisit anggaran BPJS merupakan dampak tata kelola yang bermasalah.

Tak hanya itu, Refly menyebut dampak buruknya tata kelola itu kini dibebankan pada masyarakat dalam bentuk kenaikan iuran BPJS.

"Mengenai tata kelola BPJS, jadi ada tata kelola yang bermasalah, dampaknya kemudian ada defisit triliunan," ungkap Refly.

"Tapi kemudian dibebankan pada masyarakat dalam bentuk kenaikan."

• Beda Pandangan Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo soal Kenaikan BPJS: Kami Butuh Jawaban

Lebih lanjut, ia menganggap kini bukan waktu yang tepat menaikkan iuran BPJS.

Selain karena masa pandemi, banyak warga yang kini kehilangan pekerjaan.

Karena itu, ia menyebut pemerintah terlaly tega hingga menaikkan iuran BPJS saat warga tengah mengalami kesulitan.

"Kemudian masalah timing, sekarang ini Covid-19 ini daya beli masyarakat rendah, turun bahkan ada yang kehilangan pekerjaan," ungkap Refly.

"Kok tega-teganya pemerintah malah menaikkan iuran BPJS."

Lantas, Refly mengungkap kondisi masyarakat yang bakal kesulitan membayar iuran BPJS.

Menurut Refly, beban masyarakat begitu besar.

"Bisa dibayangkan misalnya tadinya mereka yang katakanlah di kelas 1 dan 2, kemudian dulu ada pekerjaan tapi sekarang pekerjaannya sudah hilang atau gajinya sudah dipotong," ujar Refly.

"Tapi di rumahnya ada dua, tiga atau empat orang BPJS."

Karena itu, ia menyebut tak seorang diri menolak kebijakan kenaikan iuran BPJS.

Refly bahkan menyatakan tak ada satupun pihak yang menyutujui kebijakan itu, kecuali pemerintah.

"Bisa dibayangkan mereka harus membayar, apalagi kalau mereka kemudian menunggak misalnya."

"Ini persoalannya yang menurut saya pemerintah tidak peka, saya sudah baca semua komentar orang, enggak ada yang mendukung kebijakan BPJS kecuali pemerintah itu sendiri," tandasnya disusul tawa.

• Viral Indonesia Terserah, Dokter Covid-19 Ungkap Kekecewaannya: Rasanya Memang Pasti Sakit Hati

Simak video berikut ini menit ke-3.28:

Ganjar Pranowo Akui Keputusan Sulit Jokowi

Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan sulit terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Dilansir TribunWow.com, Ganjar Pranowo tetap memahami kebijakan yang diambil oleh Jokowi, meski diputuskan pada waktu yang dinilai kurang tepat.

Ganjar juga sadar buntut dari kebijakan tersebut adalah mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat.

• Jokowi Naikkan Iuran BPJS, Pengamat Intelijen: Salahkan Para Pembisiknya, Jangan Pojokkan Presiden

"Menjadi keputusan Presiden tentunya secara politik ini tidak mudah, saya yakin sekali pasti Presiden tanda tangan itu tidak mudah," ujar Ganjar.

"Karena pasti ada kontroversi dan ada protes dari masyarakat," imbuhnya

Menurut Ganjar, apa yang dilakukan oleh Jokowi terkait BPJS tentunya berdasarkan pertimbangan yang sangat matang.

Termasuk melihat kondisi dari BPJS itu sendiri, khususnya faktor keuangannya.

Seperti yang diketahui, BPJS mengalami defisit keuangan hingga sekitar Rp 15 triliun.

"Tetapi kalau saya bicara pertimbangannya nampaknya memang perlu suntikan anggaran yang cukup signifikan agar bisa mengcover para pasien sekaligus menyehatkan BPJS," kata Ganjar.

"Maka tindakan yang cukup berisiko sebenarnya secara politik dan sangat tidak populer ini sepertinya Presiden harus mengambil itu dan akhirnya reaksi juga luar biasa," tambahnya.

• Pernah Surati Jokowi soal Atasi Defisit BPJS Kesehatan Tanpa Naikkan Iuran, KPK: Tapi Gak Ditanggapi

Maka dari itu, menindaklanjuti adanya kenaikan tersebut, Ganjar tidak serta merta membiarkan adanya kenaikan tanpa adanya timbal balik yang didapat oleh masyarakat.

Ganjar mendesak kepada pihak BPJS untuk bisa bekerja secara lebih profesional lagi.

Selain itu, Gubernur kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu meminta ada suatu terobosan positif dari BPJS supaya pelayanannya jauh lebih baik dan dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat.

Ganjar tidak ingin BPJS hanya mementingkan urusan bisnis semata.

"Tetapi sepertinya juga kita harus memaksa BPJS harus jauh lebih profesional," ungkap Ganjar.

"BPJS merubah diri, BPJS harus dikelola secara profesional dan mesti ada terobosan-terobosan, tidak bisa bisnis as usual," tegasnya.

"Dan inilah yang kemudian kita bisa dorong sehingga semuanya bisa meng-cover," pungkasnya. (TribunWow.com)