TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku masih belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah pusat terkait alasan dari kenaikan BPJS.

Hal ini disampaikan Ridwan Kamil dalam tayangan Youtube KompasTV, Jumat (15/5/2020).

Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan adanya kenaikan iuran BPJS mulai 1 Juli 2020.

Dilansir TribunWow.com, Ridwan Kamil megatakan bahwa dirinya hanya mengetahui kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit.

• Tanggapi Keluhan Kenaikan BPJS, Sri Mulyani: Kalau Enggak Kuat Kelas II dan I, Turun Saja Kelas III

Menurutnya, alasan kenaikan BPJS kemungkinan memang tidak terlepas dari adanya defisit anggaran tersebut.

Meski begitu, Ridwan Kamil tetap meminta kejelasan lebih dari pemerintah alasan utama dari kenaikan BPJS.

Terlebih kenaikannya dilakukan dalam kondisi yang kurang tepat, yakni di tengah pandemi Virus Corona yang berdampak kondisi sedang ekonomi jatuh.

"Yang saya tahu memang ada defisit dari APBN sehingga defisit ini disempurnakan melalui kenaikan BPJS," ujar Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menilai pemerintah belum memberikan penjelasan dan alasan yang kuat atas kebijakan menaikan iuran BPJS.

Alhasil masih banyak masyarakat yang mempertanyakan dan mengaku tidak paham dengan alasan yang melatarbelakanginya.

• BPJS Naik di Tengah Corona, Sri Mulyani Pastikan Subsidi Kelas III: Tetap Menjaga Kelompok Rentan

Tidak sedikit juga yang menyimpulkan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan kondisi dari rakyat yang sedang susah.

Sementara itu, Ridwan Kamil juga mengaku tidak bisa memberikan penjelasan lebih kepada warganya, karena memang tidak banyak informasi yang didapat dari pemerintah pusat.

"Jadi dari kami meminta penjelasan lebih jelas karena sampai hari ini memang kalau saya baca, penjelasan belum komprehensif, alasan-alasan kenapa naik dan bagaimana," kata Ridwan Kamil.

"Mudah-mudahan itu, supaya kami di daerah tidak ada keresahan yang tidak bisa kami jawab."

"Kami butuh jawaban karena tugas provinsi 50 pesen adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah," pungkasnya.

Ganjar Pranowo Akui Keputusan Sulit Jokowi

Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan sulit terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Dilansir TribunWow.com, Ganjar Pranowo tetap memahami kebijakan yang diambil oleh Jokowi, meski diputuskan pada waktu yang dinilai kurang tepat.