TRIBUNWOW.COM - Menteri Sosial Juliari Batubara menanggapi polemik pembagian bantuan sosial (bansos) yang disebut tidak tepat sasaran.

Sebelumnya pemerintah berjanji akan membagikan bansos untuk warga tidak mampu yang terdampak pandemi Virus Corona (Covid-19).

Setelah program bansos berjalan, banyak yang menilai penyaluran bantuan tidak sesuai dengan data di lapangan.

• Data Belum Diperbarui, Kades di Klaten Ikut Terima Dana Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos

Bahkan dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SRMC) sebanyak 49 persen masyarakat setuju bansos belum tepat sasaran.

Dilansir TribunWow.com, Juliari Batubara lalu menanggapi hasil survei tersebut.

Menurut dia, penyaluran bantuan tidak harus selalu berdasarkan data survei.

"Saya kira kami bekerja tidak harus selalu mengacu kepada survei, apalagi kita tidak terlalu paham metodologinya seperti apa," kata Juliari Batubara, dalam tayangan Kompas TV, Kamis (14/5/2020).

"Namun silakan saja, kita bisa mendapatkan masukan. Tapi harus diingat kita harus cepat dalam bekerja," tambahnya.

Juliari menegaskan metode yang lebih dipilihnya dalam pembagian bansos.

"Saat ini kalau saya disuruh pilih antara cepat dan tepat, saya lebih pilih cepat," kata Mensos.

Ia kemudian menyindir bahwa hal yang lebih banyak disorot adalah tentang bagaimana penyaluran bansos tidak tepat sasaran.

Hal itu ia sampaikan setelah mendengar hasil survei dari lembaga mandiri SRMC.

Juliari menyebutkan sebetulnya sebagian besar pembagian bansos sudah tepat.

• Mensos Juliari Batubara Tegaskan Tak Usah Ribut Data Bansos Corona: Ya Sebaiknya Tak Diberikan Lagi

"Sehingga nanti kalau seluruh narasi yang dibangun media ini tidak tepat sasaran," ungkap Juliari.

"Hampir seluruh media ini menampilkan tidak tepat sasaran, tapi hampir tidak ada media yang menampilkan sudah tepat sasaran," lanjut dia.

"Jadi frame berpikirnya sudah dibentuk," tambahnya.

Juliari bahkan memberikan kritiknya bahwa penerima bansos lebih banyak yang tepat daripada yang tidak tepat.

"Kita berharap media juga bisa lebih balance dalam memberikan berita, karena ada satu daerah 18 orang, 11 orang (tidak mendapat bansos)," ungkap Juliari.

"Ini yang kita berikan jutaan orang," tegasnya.

Ia menyebutkan masyarakat yang merasa belum mendapat bansos dapat mendaftarkan diri melalui pemerintah daerahnya masing-masing.

"Jadi kalau ada 11 orang atau 18 orang merasa tidak tepat sasaran, buat saya silakan nanti didaftarkan lewat pemda setempat," imbau Juliari.

"Data yang kami terima dari pemda," jelasnya.

• Anies Baswedan Disentil Menteri soal Bansos, Karni Ilyas: Itu yang Pak Gubernur Enggak Bilang?

Lihat videonya mulai menit 4:30

Anies Baswedan Ungkap Salah Sasaran Bansos di DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebutkan banyak penerima bantuan sosial (bansos) salah sasaran yang tidak melaporkan kesalahan tersebut.

Dikutip TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan saat dihubungi TvOne, Sabtu (9/5/2020).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui memberikan bansos kepada warga yang kurang mampu dan kondisi ekonominya terdampak pandemi Virus Corona.

• Ditanya soal Bansos yang Dobel sampai Disorot Menteri, Anies Baswedan: Bentar Saya Luruskan dulu

Meskipun begitu, pemberian bansos ini menjadi polemik karena ada ketidakcocokan data penerima antara pemprov dengan pemerintah pusat.

Akibatnya, banyak bansos yang meleset atau diterima berlipat oleh peserta.

Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan menyebutkan pihak penerima yang tidak melaporkan hal ini ke dinas terkait.

Awalnya, Anies Baswedan menanggapi perbedaan data yang menjadi sorotan kritik pemerintah pusat saat ini.

"Sesungguhnya di lapangan, perlu saya sampaikan ada 1,6 persen orang atau keluarga yang tidak tepat. Itu dikembalikan," ungkap Anies Baswedan.

Ia menyebutkan sebagian besar penerima bansos yang sudah tepat sasaran tidak menjadi sorotan.

"Tapi 98,4 persen itu benar. Cuma yang benar itu enggak jadi berita, ya?" sindir Anies.

"Yang jadi berita yang 1,6 persen. Tapi 1,6 persen tidak dikoreksi," tambah dia.

"Jadi dari sisi itu sebetulnya tidak ada masalah," lanjut Anies.

Ia kemudian menuturkan alasan 1,6 persen penerima bansos yang salah sasaran.

Menurut Anies, selama ini banyak penerima bansos yang tidak mengaku bahwa mereka terdaftar.

• Keluhan Suami Perawat yang Meninggal karena Corona, Anies Beberapa Kali Ingin Langsung Beri Jawaban

"Banyak faktor. Satu, mereka selama ini rupanya menerima bantuan tapi selama ini tidak mau mengaku kalau mereka menerima bantuan," kata Anies Baswedan.

"Karena apa? Karena transfer. Jadi sebetulnya mereka penerima bantuan," jelas dia.

Anies Baswedan menyebutkan penerima bansos ini tidak pernah melaporkan kesalahan data.

"Jadi ketika diberinya cash, enggak lapor ke kita bahwa salah. Atau mereka dulu mengusulkan dan diterima," papar Gubernur DKI Jakarta ini.

Ia menyinggung ada beberapa penerima bansos yang merupakan tokoh yang dikenal masyarakat.

"Itu ada, bahkan beberapa nama-nama yang cukup menonjol diterima di situ. Artinya selama ini anaknya menerima bansos dalam bentuk KJP," ungkapnya.

Selain itu, ada penerima bansos yang ternyata telah meninggal dunia atau berganti data kependudukan.

"Kedua, ada orang-orang yang sudah meninggal, sudah pindah, macam-macam," jelas Anies.

"Tapi ini semua kita koreksi. Jadi dari sisi data baik ini, insyaallah," tambah dia. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)