"Subsidinya hanya (Rp) 7 ribu, berarti ada kenaikan (Rp) 9.500," sambungnya.

Terkait hal itu, ia pun mengimbau pemerintah tak menganggap bodoh warga dengan hitung-hitungan kenaikan BPJS.

Lebih lanjut, Saleh lantas menyinggung kondisi perekonomian warga yang semakin sulit di tengah pandemi.

"Jangan anggap kami orang bodoh juga menghitung-hitung ini," kata Saleh.

"Coba bayangkan kalau Anda datang di dapil saya, akan saya tunjukin bagaimana orang susah di sana."

"Masyarakat sekarangs sedang menjerit, menangis di sana," imbuhnya.

• Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Corona, DPR: Tidak Bijaksana

Simak video berikut ini menit ke-8.60:

Reaksi Kepala Daerah

Di sisi lain, sebelumnya Kebijakan penyesuaian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan menuai pro dan kontra dalam masyarakat.

Pasalnya kebijakan tersebut muncul di tengah situasi pandemi Virus Corona dan kondisi ekonomi yang sulit.

Dilansir TribunWow.com, sejumlah kepala daerah kemudian angkat bicara tentang pendapat mereka terhadap kenaikan iuran BPJS.

• BPJS Naik, Refly Harun Sindir Gaji Para Direksinya: Luar Biasa Besarnya, Konon Capai Rp 300 Juta-an

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menduga ada kekurangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).

"Yang saya tahu memang ada defisit dari APBN, sehingga defisit ini disempurnakan melalui kenaikan BPJS," kata Ridwan Kamil, dikutip dari tayangan kanal YouTube Kompas TV, diunggah Jumat (15/5/2020).

Ridwan Kamil menuntut ada penjelasan dari pemerintah pusat tentang rincian kenaikan BPJS, termasuk alasan kebijakan tersebut.

"Dari kami meminta penjelasan lebih jelas, karena sampai hari ini memang kalau saya baca penjelasan belum komprehensif alasan kenapa naik," jelas Ridwan Kamil.

"Supaya kami di daerah tidak ada keresahan yang tidak bisa kami jawab. Kami butuh jawaban, karena tugas provinsi 50 persen adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah," tegasnya.