"Orang Sumbawa nanya mungkin, orang Lombok nanya, orang Sumatera nanya, kenapa yang kena cuma di sekitar istana?"

Hal itulah yang mendasari pernyataan Fahri, yang menyebut presiden tak memiliki rakyat.

"Makanya tidak mungkin karena presiden tidak memiliki rakyat, yang memiliki rakyat itu kepala desa," tandasnya.

Simak video berikut ini menit ke-2.32:

Pilih Bansos Cepat ketimbang Tepat

Di sisi lain, sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, soal bantuan sosial (bansos), Mahfud MD menyebut Jokowi ingin tindakan dilakukan secara cepat dan tepat.

Namun, jika hanya ada satu pilihan, Mahfud MD menyebut Jokowi lebih memilih bansos disalurkan secara cepat ketimbang tepat.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam tayangan YouTube Kompas TV, Senin (4/5/2020).

• Mahfud MD Prioritaskan Bansos Covid-19 Cepat Sampai Dibanding Tepat, Asal Bertanggung Jawab

• Mensos Juliari Batubara Tegaskan Tak Usah Ribut Data Bansos Corona: Ya Sebaiknya Tak Diberikan Lagi

Pada kesempatan itu, Mahfud mulanya menyinggung keinginan Jokowi memertahankan perekonomian di tengah wabah Virus Corona.

"Ekonomi tidak boleh macet, tidak boleh mati, oleh sebab itu presiden mengatakan ekonomi harus tetap bergerak tetapi tetap di dalam kerangka protokol kesehatan itu," kata Mahfud.

"Itulah yang disebut relaksasi, karena di berbagai tempat itu berbeda."

Ia menyatakan, ada perbedaan aturan penanganan Virus Corona di berbagai daerah.

Namun, menurutnya semua aturan itu bertujuan mencegah penyebaran Virus Corona dan seusai dengan protokol kesehatan.

"Ada yang begitu ketat orang mau bergerak ke sana enggak bisa, mau cari uang enggak bisa, tapi di tempat lain ada orang yang melanggar dengan begitu mudahnya," jelasnya.