Menurutnya, urusan Kartu Prakerja tak selayaknya ditangani oleh Airlangga Hartanto.
"Sangat tidak tepat, namanya juga menteri koordinator, bukan pelaksana," terang Faisal.
"Itu saya sudah sepakat sekali lah."
Terkait hal itu, ia lantas menyoroti dominasi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang justru mendominasi urusan ekonomi.
Pernyataan Faisal langsung memancing gelak tawa presenter.
"Kalau Kemenko kan kurang kerja karena separuh pekerjaannya beralih ke kantor Menko Maritim," jelasnya.
"Jadi Menko Perkonomian sekarang kerjanya ngurus Omnibuslaw dan Kartu Prakerja, itu aja," tandasnya.
• Pemegang Saham Lolos Daftar Kartu Prakerja: Ada Saldo Rp 1 Juta, Saya Belanjakan Video Rp 220 Ribu
Simak video berikut ini menit ke-6.18:
Kartu Prakerja Adalah Perampokan
Di sisi lain, sebelumnya Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon angkat bicara soal polemik Kartu Prakerja yang menghabiskan dana hingga triliunan rupiah.
Dilansir TribunWow.com, Fadli Zon secara gamblang menilai adanya perampokan terhadap uang negara melalui program Kartu Prakerja.
Hal itu pun sejalan dengan pernyataan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun yang menyebut pemerintah seolah menganggap sepele anggaran Kartu Prakerja yang begitu besar.
Melalui kanal YouTube Refly Harun, Rabu (6/5/2020), mulanya Fadli Zon menganggap ada skandal di balik Kartu Prakerja.
• Bahas PHK saat Corona, Konfederasi KASBI Soroti Kartu Prakerja Tak Sesuai: Sangat Tidak Nyambung
• KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi dalam Proyek Kartu Prakerja yang Telan Anggaran Rp 5,6 Triliun
Karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu segera mengusut tuntas kasus tersebut.
Jika tak mampu, Fadli Zon menyebut pemerintahan presiden selanjutnya harus turut mengungkap teka-teki anggaran yang begitu besar Kartu Prakerja.
"Saya kira ini harus diusut, kalau tidak di pemerintahan sekarang mungkin di pemerintahan yang akan datang," kata Fadli.
"Karena ini menggunakan anggaran negara secara berlebihan dan kelihatan tidak ada yang berdaya untuk melakukan koreksi."