Virus Corona

PSBB Dipilih ketimbang Karantina Wilayah, Refly Harun Duga Ada Penyelundupan Aturan: Itu Membebani

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pun angkat bicara soal penerapan PSBB, dalam kanal YouTube Refly Harun, Minggu (26/4/2020).

Lantas, Refly menilai cara yang paling efektif memerangi Virus Corona adalah dengan melakukan lockdown rumah.

Dengan cara itu, ia menyebut semua warga dipaksa tak keluar dari rumah karena semua kebutuhan dipenuhi oleh pemerintah.

"Berkali-kali sudah saya katakan, kalau mau efektif memerangi Virus Covid-19 ini, satu-satunya cara adalah lockdown di rumah, tidak berinteraksi dengan orang," terang Refly.

"Hanya petugas karantina saja yang berkeliaran, ditambah dengan aparat keamanan. Jadi pemerintah harus menyediakan kebutuhan pokok baik yang kaya maupun yang miskin," tukasnya.

Simak video berikut ini menit ke-8.00:

Alasan Jokowi Pilih PSBB

Di sisi lain, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan yang menyebut keterbatasan dana menjadi alasan pemerintah enggan menerapkan lockdown untuk atasi Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Jokowi mengatakan ada sejumlah pertimbangan yang membuatnya justru lebih memilih cara pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menurut Jokowi, pemerintah belajar dari pengalaman negara lain yang menerapkan lockdown untuk menyelesaikan masalah Virus Corona.

Hal itu disampaikan Jokowi melalui tayangan Mata Najwa, Rabu (22/4/2020).

• Ditanya Najwa Mengapa Sikapnya Berubah soal Transparansi Data, Jokowi: Negara Manapun Tak Mampu

Pada kesempatan itu, Jokowi menyebut lockdown tak beda jauh dengan istilah karantina wilayah.

Saat lockdown maupun karantina wilayah, semua warga diminta beraktivitas di dalam rumah dan dilarang menggunakan transportasi umum.

"Kalau yang namanya karantina wilayah itu kan sama dengan lockdown," ucap Jokowi.

"Artinya apa? Masyarakat harus hanya di rumah, berhenti keluar, taksi berhenti, ojek berhenti, pesawat berhenti, kereta api berhenti, MRT berhenti, KRL semuanya berhenti."

Terkait hal itu, Jokowi pun mengungkap jumlah kebtuhan masyarakat Jakarta per harinya.

Halaman
123