TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengkritisi kebijakan pemerintah yang melarang warga untuk mudik ke kampung halaman.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyatakan ketidakmauan pemerintah memenuhi kebutuhan pokok warga ditengah pandemi Virus Corona itu semakin mempersulit masyarakat.

Menurut Refly Harun, pemerintah harus menunaikan kewajibannya yang telah melarang warga mudik meski banyak yang kehilangan pekerjaan akibat Virus Corona.

Hal itu disampaikannya melalui tayangan YouTube Refly Harun, Minggu (26/4/2020).

• Bandingkan di KBBI, Refly Harun Tertawa Bahas Beda Mudik dan Pulang Kampung Menurut Jokowi: Podo Wae

Pada kesempatan itu, Refly Harun menyinggung kisah seorang warga yang berhasil pulang ke kampung halaman sebelum pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan.

"Saya membaca cerita misalnya mengenai seseorang di media internet bahwa dia sempat lolos pulang ke Padang sebelum lockdown wilayah itu diterapkan," ujar Refly.

Ia menyebut, keinginan warga pulang ke kampung halaman itu sangat masuk akal.

Sebab, banyak warga yang kehilangan pekerjaan di Jakarta setelah PSBB diterapkan.

"Karena dia berpikir, kalau dia tetap di Jakarta mungkin bisa mati pelan-pelan karena dia tidak punya pekerjaan di sini, di kos di sini dan harus bayar kos sementara uang sudah menipis," ucap Refly.

"Kalau dia pulang kampung paling tidak dia bisa berkumpul dengan saudara-saudaranya di kampung, barangkali ada makanan atau bahan pokok di sana, ada rumah yang tak perlu bayar lagi di sana"

Meskipun mendukung pemerintah melarang mudik, Refly Harun tetap mengkritisi soal pemenuhan kebutuhan warga selama PSBB.

• PSBB Dipilih ketimbang Karantina Wilayah, Refly Harun Duga Ada Penyelundupan Aturan: Itu Membebani

• Warga Banjarmasin Langgar PSBB, Satpol PP akan Gunakan Rotan: Saya Tak Segan Aktifkan Polisi India

Menurut Refly, pemerintah seharusnya memenuhi kebutuhan warga yang kondisi ekonominya semakin sulit semenjak PSBB diterapkan.

"Satu sisi saya mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan lockdown wilayah walaupun dikatakan larang mudik atau pulang kampung," terang Refly.

"Tapi di sisi lain saya tetap mengkritisi pemerintah yang tidak mau deploy kebutuhan pokok. Pemerintah harusnya bisa memastikan semua orang makan ketika terjadi karantina wilayah atau pelarangan mudik."

Terkait hal itu, Refly menyebut pemerintah harus bertanggung jawab saat memutuskan menerapkan PSBB.

Ia menilai, sekedar pemberian bantuan langsung tunai (BLT) atau pemotongan tarif listrik tak cukup membantu warga yang kondisi kehidupannya semakin sulit.

"Di situlah pemerintah harus bertanggung jawab untuk memastikan makanan mereka setiap selama beberapa hari saat karantina dilakukan," ujarnya.

"Bukan hanya sekedar bantuan langsung tunai atau penggratisan listrik dan bantuan lainnya yang merupakan tugas pemerintah."

Lebih lanjut, ia menilai pemerintah harus konsisten dalam menjalan aturan yang bahkan dibuat sendiri.

"Tapi ini adalah tugas yang memang diperintah untuk melarang mudik."

"Jadi mudah-mudahan ada konsistensi pemerintah dalam menerapkan aturan yang dia buat sendiri," tukasnya.

• Sebut Pemerintah Tak Jelas Atasi Corona, Refly Harun: Dari Awal Saya Meragukan PSBB Menjadi Solusi

Simak video berikut ini menit ke-10.06:

Alasan Jokowi Pilih PSBB

Di sisi lain, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan yang menyebut keterbatasan dana menjadi alasan pemerintah enggan menerapkan lockdown untuk atasi Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Jokowi mengatakan ada sejumlah pertimbangan yang membuatnya justru lebih memilih cara pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menurut Jokowi, pemerintah belajar dari pengalaman negara lain yang menerapkan lockdown untuk menyelesaikan masalah Virus Corona.

Hal itu disampaikan Jokowi melalui tayangan Mata Najwa, Rabu (22/4/2020).

• Ditanya Najwa Mengapa Sikapnya Berubah soal Transparansi Data, Jokowi: Negara Manapun Tak Mampu

Pada kesempatan itu, Jokowi menyebut lockdown tak beda jauh dengan istilah karantina wilayah.

Saat lockdown maupun karantina wilayah, semua warga diminta beraktivitas di dalam rumah dan dilarang menggunakan transportasi umum.

"Kalau yang namanya karantina wilayah itu kan sama dengan lockdown," ucap Jokowi.

"Artinya apa? Masyarakat harus hanya di rumah, berhenti keluar, taksi berhenti, ojek berhenti, pesawat berhenti, kereta api berhenti, MRT berhenti, KRL semuanya berhenti."

Terkait hal itu, Jokowi pun mengungkap jumlah kebtuhan masyarakat Jakarta per harinya.

Ia menyebut angka ratusan miliar yang dibutuhkan seluruh warga Jakarta untuk tetap bertahan hidup setiap harinya.

"Hanya di rumah, untuk Jakarta saja pernah kami itung-itungan per hari membutuhkan 550 miliar, hanya Jakarta saja," terang Jokowi.

"Kalau Jabodetabek 3 kali lipat, itu per hari."

• Di Mata Najwa, Jokowi Blak-blakan Ungkap Biaya untuk Jakarta jika Lockdown: Rp 550 Miliar Sehari

• Reaksi Jokowi saat Didebat Najwa Shihab Berkali-kali soal Perbedaan Istilah Mudik dan Pulang Kampung

Pernyataan Jokowi itu pun langsung ditanggapi oleh Presenter Najwa Shihab.

Ia menyinggung soal tudingan yang menyebut pemerintah kekurangan anggaran untuk menjamin kebutuhan warga jika lockdown dilakukan.

"Jadi iya karena pertimbangan budget negara yang tidak mencukupi untuk menjamin, karenanya pilihan itu tidak diambil?," tanya Najwa Shihab.

Lantas, Jokowi membantah tudingan tersebut.

Menurut dia, lockdown bukanlah jaminan keberhasilan memusnahkan penyebaran Virus Corona.

"Bukan karena masalah budget, kita kan juga belajar dari negara-negara lain," ucap Jokowi.

"Apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah? Kan tidak."

Jokowi bahkan menantang Najwa Shihab menyebutkan negara yang menerapkan lockdown dan berhasil memutus rantai penyebaran Virus Corona.

"Coba tunjukkan negara mana yang berhasil melakukan lockdown dan bisa melakukan ini? Enggak ada untuk saat ini," tukasnya. (TribunWow.com)