TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengkritisi kebijakan pemerintah yang melarang warga untuk mudik ke kampung halaman.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyatakan ketidakmauan pemerintah memenuhi kebutuhan pokok warga ditengah pandemi Virus Corona itu semakin mempersulit masyarakat.

Menurut Refly Harun, pemerintah harus menunaikan kewajibannya yang telah melarang warga mudik meski banyak yang kehilangan pekerjaan akibat Virus Corona.

Hal itu disampaikannya melalui tayangan YouTube Refly Harun, Minggu (26/4/2020).

• Bandingkan di KBBI, Refly Harun Tertawa Bahas Beda Mudik dan Pulang Kampung Menurut Jokowi: Podo Wae

Pada kesempatan itu, Refly Harun menyinggung kisah seorang warga yang berhasil pulang ke kampung halaman sebelum pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan.

"Saya membaca cerita misalnya mengenai seseorang di media internet bahwa dia sempat lolos pulang ke Padang sebelum lockdown wilayah itu diterapkan," ujar Refly.

Ia menyebut, keinginan warga pulang ke kampung halaman itu sangat masuk akal.

Sebab, banyak warga yang kehilangan pekerjaan di Jakarta setelah PSBB diterapkan.

"Karena dia berpikir, kalau dia tetap di Jakarta mungkin bisa mati pelan-pelan karena dia tidak punya pekerjaan di sini, di kos di sini dan harus bayar kos sementara uang sudah menipis," ucap Refly.

"Kalau dia pulang kampung paling tidak dia bisa berkumpul dengan saudara-saudaranya di kampung, barangkali ada makanan atau bahan pokok di sana, ada rumah yang tak perlu bayar lagi di sana"

Meskipun mendukung pemerintah melarang mudik, Refly Harun tetap mengkritisi soal pemenuhan kebutuhan warga selama PSBB.

• PSBB Dipilih ketimbang Karantina Wilayah, Refly Harun Duga Ada Penyelundupan Aturan: Itu Membebani

• Warga Banjarmasin Langgar PSBB, Satpol PP akan Gunakan Rotan: Saya Tak Segan Aktifkan Polisi India

Menurut Refly, pemerintah seharusnya memenuhi kebutuhan warga yang kondisi ekonominya semakin sulit semenjak PSBB diterapkan.

"Satu sisi saya mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan lockdown wilayah walaupun dikatakan larang mudik atau pulang kampung," terang Refly.

"Tapi di sisi lain saya tetap mengkritisi pemerintah yang tidak mau deploy kebutuhan pokok. Pemerintah harusnya bisa memastikan semua orang makan ketika terjadi karantina wilayah atau pelarangan mudik."

Terkait hal itu, Refly menyebut pemerintah harus bertanggung jawab saat memutuskan menerapkan PSBB.