"Jangankan mereka yang kehilangan pekerjaan untuk pra pekerja saat ini, mereka yang saat ini sedang bekerja pun terancam di PHK," ujar Refly.

"Sekarang kita tahu, produktivitas kita melemah, size-nya menjadi kecil, penghasilan usaha menjadi jauh berkurang."

Karena itu menurut Refly, selayaknya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk Kartu Pra Kerja dialihkan untuk penanganan Virus Corona.

"Sehingga yang namanya PHK akan menjadi pilihan yang rasional."

"Sekali lagi pertanyaannya apakah tetap penting proyek ini dilanjutkan? Kenapa tidak uang yang triliunan itu semua dikonsentrasikan kepada penanganan Covid-19?," tukasnya.

Simak video berikut ini menit ke-11.24:

Diprediksi Berakhir Mubazir

Di sisi lain, sebelumnya Analis Politik Adi Prayitno mengkritik keras soal program Kartu Pra Kerja yang menelan biaya hingga puluhan miliar rupiah.

Dilansir TribunWow.com, Adi Prayitno menyatakan para pengangguran kini tak membutuhkan pelatihan online yang tersedia di Kartu Pra Kerja.

Menurut dia, para pengangguran itu tak memiliki pekerjaan karena tak ada perusahaan yang mampu memberikan bayaran di tengah wabah Virus Corona.

Hal itu disampaikan Adi Prayitno melalui tayangan YouTube Kompas TV, Senin (20/4/2020).

• Mantan Stafsus SBY Yenny Wahid Komentari Polemik Stafsus Jokowi: Boro-boro Dapat Proyek Pemerintah

Pada kesempatan itu, Adi juga mengkiritik keterlibatan perusahaan milik Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden, Belva Devara, dalam program Kartu Pra Kerja.

Menurut Adi, hal itu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang stafsus.

"Secara moral ini kurang bagus, ini akan diingat oleh publik bahwa ada di lingkaran istana yang menjadi bagian proyek penting dalam mengurus Kartu Pra Kerja," terang Adi.

"Seakan-akan tidak ada perusahaan lain yang bisa melakukan itu."