TRIBUNWOW.COM - Sosiolog Imam B. Prasodjo menagih Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait dana yang disiapkan Pemprov Jateng untuk warganya yang tetap berada di Jakarta.

Dilansir TribunWow.com, Imam Prasodjo mengaku pernah mendengar penyataan Ganjar Pranowo yang menjanjikan anggaran sekitar Rp 1 triliun untuk warga Jawa Tengah yang tetap berada di perantauan.

Oleh karenanya, dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Rabu (22/4/2020), Imam Prasodjo menanyakan dan memastikan kembali apakah benar dengan komitmen dari Ganjar Pranowo tersebut.

• Antisipasi Masyarakat yang Nekat Mudik, Ganjar Pranowo: Kita Tidak sedang Kucing-kucingan

"Pak Ganjar, kita pernah ngobrol kalau seandainya Anda tidak berubah pikiran, Anda berkomitmen juga untuk menggelontorkan uang bisa sampai Rp 1 triliun untuk membantu saudara-saudara kita yang asal Jawa tengah untuk bisa hidup di Jakarta, apakah itu masih menjadi komitmen Gubernur Jawa Tengah Pak?," ucapnya.

Namun, hal tersebut langsung diklarifikasi oleh Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo mencoba meluruskan dengan mengatakan Imam Prasodjo kurang tepat dalam mendapatkan informasi.

"Saya kira Mas Imam saya luruskan dulu ya, karena kalimat ini kok muncul juga di rapat," ujar Ganjar Pranowo.

"Saya mau menggelontorkan 1 triliun untuk yang di Jakarta, saya kira saya luruskan dulu," imbuhnya.

Orang nomor satu di Jateng tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksudkan adalah memang sudah menyiapkan anggaran besar untuk jaring pengaman sosial akibat Virus Corona.

Sedangkan untuk yang jumlahnya lebih dari Rp 1 triliun itu untuk warga di Jawa Tengah.

"Saya menggelontorkan 1,4 triliun dan 1,2 triliunnya lebih kita siapkan untuk menangani jaring pengaman sosial yang di Jawa Tengah," jelasnya.

• Ganjar Pranowo Beberkan Data Pemudik di Jawa Tengah saat Pandemi Corona: Jalur Darat Lebih Banyak

Namun Ganjar tidak mengelak bahwa memang dirinya siap berkontribusi bersama Pemrpov DKI Jakarta yang berkaitan dengan kehidupan warga Jateng di Ibu Kota, maupun wilayah Jabodetabek.

Dengan catatan, jika Pemprov DKI tidak sanggup atau keberatan dalam menanggung semua bebannya.

"Inisiatif kami adalah mendorong untuk pendaftaran dan ini kami lakukan dengan pemerintah DKI," kata Ganjar.

"Pemerintah DKI siap untuk mengcover itu semua, Kemerintian Sosial saya aja ngomong, cover itu semuanya," sambungnya.