"Ketika kita melaksanakan karantina wilayah kan tidak boleh, karantina kesehatan juga tidak boleh, lalu yang diperbolehkan adalah PSBB," imbuhnya.

"Sekarang pada saat kita ingin menerapkan aturan, sanksi, mana yang harus kita ambil."

"Kalau dari PSBB kan belum kita dapatkan sanksinya seperti apa, ketika DKI mengambil sanksi 100 juta denda atau 1 tahun kurungan, itu kan sanksi dari karantina kesehatan," ungkapnya.

"Sementara kita tidak menggunakan aturan atau undang-undang dari karantina kesehatan."

• Ancaman Krisis Pangan di Tengah Pandemi Virus Corona, Jokowi Minta Mendagri Ingatkan Kepala Daerah

Maka dari itu, sejauh ini belum Ade Yasin mengaku mengetahui sanksi apa yang akan diterapkan selama PSBB berlangsung di Kabupaten Bogor nanti, ataupun daerah lain yang juga menerapakannya.

Dirinya menilai, ketika PSBB tidak dibarengi dengan sanksi yang tegas atau dalam bentuk pidana, maka dirasa tidak akan berjalan efektif.

Ia juga menilai tidak ada bedanya antara kebijakan PSBB dengan imbauan social distancing ataupun physical distancing yang sudah berlaku beberapa minggu terakhir.

"Nah ini yang masih menjadi debateble bagi kami untuk penerapan sanksinya seperti apa," kata Ade Yasin.

"Karena pada saat kita melakukan PSBB, tidak ada sanksi berarti tidak efektif, akhirnya yang ada dapat capeknya saja," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-26.37:

Senada dengan Wali Kota Bogor Bima Arya

Wali Kota Bogor, Bima Arya telah dinyatakan sembuh dari Virus Corona dan sudah diperbolehkan pulang ke kediamannya, Sabtu (11/4/2020).

Dilansir TribunWow.com, meski sudah sembuh, Bima Arya masih harus menjalani isolasi mandiri, selain untuk memulihkan kondisi juga untuk memastikan benar-benar sudah negatif Covid-19.

Meski begitu, kini Bima Arya sudah mulai memikirkan kembali tugasnya sebagai Wali Kota Bogor.

• Sembuh dari Virus Corona, Walkot Bogor Bima Arya: 22 Hari Ditemani Suster, Dokter, dan Perawat Hebat

Karena seperti yang diketahui, Kota Bogor akan memberlakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Rabu (15/4/2020) setelah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Minggu (12/4/2020).