Contoh Perbedaan Data Pemerintah Pusat dan Daerah

Dengan adanya perbedaan data kasus Virus Corona tentu menjadi pertanyaan besar, data mana yang benar dan akurat.

Terlebih perbedaan data tersebut bisa sampai puluhan kasus.

Dalam acara 'Prime Talk' yang tayang di Youtube Metrotvnews, Senin (6/4/2020), dicontohkan untuk empat daerah yang terdapat perbedaan data Virus Corona.

Seperti misalnya di Provinsi Banten, data dari pemerintah pusat per Sabtu (4/4/2020), mengatakan jumlah kasus Virus Corona ada 177 kasus positif, sedangkan data daerah hanya 132 kasus.

Maka ada selisih 45 kasus antara data dari pemerintah pusat dan daerah.

Kemudian dari Sumatera Utara kasus positif ada 25 menurut data dari pemerintah pusat, sedangkan untuk pemerintah daerah mengatakan ada 56 kasus.

• Layangkan Kritikan, Refly Harun Singgung Peluang Kerusuhan akibat Corona: Pemerintah Ketakutan

Menanggapi hal tersebut, Yurianto mengatakan adanya perbedaan diakibatkan karena pemerintah daerah mempunyai dua data Virus Corona.

Dirinya menjelaskan dua data tersebut merupakan hasil rapid test dan hasil pemeriksaan kedua melalui VCR atau yang biasa disebut tes swab.

Sedangkan untuk pemerintah pusat dikatakan hanya menerima data positif yang sudah terkonfirmasi melalui pemeriksaan kedua, yaitu tes swab.

Data tersebutlah yang kemudian dirilis setiap harinya melalui konferensi pers.

"Ini kan terkait dengan interpretasi data, di daerah itu ada dua data, satu data adalah hasil dari tracing yang berbasis pada rapid test, yang merupakan pemeriksaan anti body yang sebenarnya ini digunakan sebagai guidance untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang kita sebut sebagai konfirmasi positif dengan pemeriksaan VCR," ujar Yurianto.

"Dua data ini adalah dua data yang berbeda, pusat hanya merilis kasus konfermasi positif, meskipun kami juga mempunyai datanya, tapi yang kami rilis kasus konfirmasi positf," jelasnya.

"Karena ini sesuai dengan data yang kemudian kita rilis ke WHO," ungkap Yurianto.

Dirinya mengaku juga mempunyai data hasil rapid test, namun diakui memang tidak dirilis.

Menurut Yurianto, kedua data tersebut jelas berbeda.

• Beberkan Alasan Penerapan PSBB karena Corona, Moeldoko: Jangan Sampai Orang dan Ekonominya Mati