Politsi PKS Sukamta langsung menanggapi pernyataan Dini bahwa Jokowi kini sedang menunggu kritikan.

Sukamta menilai justru sifat pemerintah mencerminkan bahwa mereka tidak bisa menerima kritikan dari publik.

"Suara-suara kritis dari luar, di luar partai, mungkin masyarakat sipil, masyarakat biasa lewat medsos, pemerintah jangan galak-galak, petugas keamanannya jangan galak-galak," terang Sukamta.

Dini tidak setuju dengan pernyataan Sukamta bahwa pemerintah galak dalam menerima kritik.

Ia menjelaskan kritik yang disampaikan memang harus pada jalur yang benar.

Apabila kritik terbukti melanggar hukum yang berlaku maka harus diberi tindakan tegas.

"Kalau memang mereka melakukan pelanggaran hukum, kita sudah ada Undang-undang ITE," kata Dini.

"Kalau dia melanggar, kritiknya itu tidak konstruktif, tapi penghinaan, provokasi, memang harus ditindak," tambahnya.

Selama kritik yang disampaikan bersifat membangun, Dini menyebut pemerintah pasti akan mendengarkan masukan tersebut.

"Tapi kalau kritik yang konstruktif, justru kita selalu bilang, kita ingin oposisi kredibel," sambung Dini.

Dini menegaskan kritik bukan lah hal-hal bermuatan provokasi dan tidak memiliki dasar yang jelas.

"Jadi kalau memberikan kritik, memberikan masukan itu harus kredibel, jangan asal bunyi, asal sensasi, asal provokasi," sambung Dini.

"Kalau untuk oposisi kredibel terus terang tersampaikan bahwa presiden itu sangat ingin sekali mendengar suara dari oposisi," tandasnya.

• Sebut Jokowi Gila Kerja, Erick Thohir Ogah Menjawab saat Ditanya Rasanya Kerja dengan Presiden

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-4.45:

Politisi PKS Soroti Ketidakadilan Hukum Indonesia