TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mencurigai Omnibus Law memiliki banyak celah untuk disalahgunakan.

Hal tersebut ia yakini setelah memahami isi dari draf Omnibus Law.

Refly juga turut membantah pernyataan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin terkait Omnibus Law.

• Ngabalin Soroti Pernyataan Refly Harun soal Omnibus Law: Tidak Bagus untuk Didengar oleh Publik

Dikutip dari video unggahan kanal Youtube Talk Show tvOne, Senin (17/2/2020), mulanya Refly bercerita dirinya telah memahami draf RUU Omnibus Law.

"Ini kan saya baca, 1.000 halaman, lalu kemudian masalah yang diatur sangat banyak," jelas Refly.

Setelah memahami isinya, ia menduga banyak hal yang rawan diselewengkan.

"Saya khawatir banyak sekali lorong-lorong gelapnya," kata Refly.

"Bukan kita hanya curiga pada kekuasaan, tetapi kadang-kadang secara teknis membentuk undang-undang itu kadang-kadang banyak sekali lika-likunya."

Solusi yang ditawarkan oleh Refly agar Omnibus Law terhindar dari penyelewengan adalah dengan meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.

"Tidak hanya dia merusak sistem, tapi banyak sekali hal-hal yang barangkali menjadi boncengan-boncengan di dalamnya, karena itu lah menurut saya kalau kita membuat undang-undang yang strategis seperti ini, transparansi, partisipasi publik itu harus ada," jelas Refly.

Pria yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Pelindo I itu juga berpesan agar celah-celah Omnibus Law harus sesegera mungkin ditemukan sebelum disahkan.

"Jangan sampai kemudian kita baru menyadari ini, ketika dia sudah disahkan," ujar Refly.

"Jangan ketika disahkan, baru diperdebatkan, itu enggak ada gunanya, karena itu saya ingin membantah Pak Ngabalin," lanjutnya.

Ia juga membantah pernyataan Ngabalin yang membahas soal kekuasaan presiden.

Refly mengiyakan bahwa presiden memang menjadi kepala pemerintahan tertinggi di Indonesia, namun ia menegaskan kekuasaan presiden bukan berarti tanpa batas.

"Tapi bukan berarti kekuasannya tidak terbatas," tegasnya.

• Sempat Berpikir Positif, Kini Refly Harun Curiga Jokowi Gunakan Omnibus Law untuk Tumpuk Kekuasaan

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-3.05:

Soal Omnibus Law, Luhut Binsar Pandjaitan Balik Kritik Para Pengamat 

Sebelumnya, Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menjawab kontroversi undang-undang yang kini tengah diproses Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

Luhut Binsar Pandjaitan membantah bahwa Omnibus Law nantinya akan merugikan para buruh.

Hal itu disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan saat menjadi narasumber di acara Mata Najwa Trans 7 pada Rabu (29/1/2020).

Luhut mengatakan, undang-undang Omnibus Law mulai masuk ke DPR, pada Senin (3/2/2020).

Saat undang-undang itu sampai di DPR, publik akan bisa membuka apa saja isi dari Omnibus Law.

"Kan ndak selesai hari ini, Senin akan diberikan ke parlemen, DPR nanti DPR buka juga," kata Luhut.

Selain itu Luhut menegaskan bahwa pemerintah memiliki niatan yang baik demi bangsa dan para penerusnya.

"Dan satu yang perlu dipegang, kita ini kan juga manusia punya harga diri, punya hati, punya pikiran, punya juga keinginnan baik."

"Enggak akan mungkin kita bikinin jelek juga, saya punya tanggung jawab moral kepada anak cucu saya," ungkap Luhut.

Sehingga, ia balik mengkritik para kritikus yang selama ini sering memprotes pemerintah.

"Jangan Anda pikir Anda saja yang paling moralis, kita juga punya moral."

"Saya ndak mungkin buat sesuatu yang bahkan mengorbankan anak cucu saya," ujarnya.

Luhut menegaskan, dirinya dan para menteri sudah memiliki pengalaman hidup yang panjang.

• Di Mata Najwa, Luhut Binsar Bandingkan Kabinet Baru dengan Sebelumnya, Singgung Kecermatan Jokowi

"Anda kan belum pernah dicoba macem-macem, saya sudah jadi saya sudah tahu."

"Ya macem-macem lah dalam perjalanan hidup ini kan macam-macam jadi kematangan itu juga penting," ungkap menteri berpangkat jenderal ini.

Luhut berkomitmen, pemerintah akan melakukan yang terbaik bagi bangsa tanpa adanya kepalsuan dalam kata-kata.

"Jadi Anda harus paham juga, tekad kami apalagi presiden kita pengen buat terbaik buat Republik ini."

"Saya endak akan lacurkan profesionalisme saya untuk sesuatu kata-kata dalam manipulasi, itu tanggung jawab saya," tegas Luhut.

Lihat videonya mulai menit ke-6:05:

(TribunWow.com/Anung Malik/Mariah Gipty)