TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengulas kembali perpecahan di masyarakat yang menurutnya terjadi karena peristiwa Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017.

Mahfud mengatakan perpecahan terjadi akibat adanya pihak-pihak yang menggunakan isu keagamaan untuk meraih kepentingan politik.

Ia berharap agar Suku Agama, Ras dan antar Golongan (SARA) tidak lagi digunakan dalam perpolitikan di Indonesia.

• Di ILC, Rizal Ramli Sindir Praktik Hadiah Jabatan, Puji Sistem Komunis China: Orang Dites Dulu

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (11/2/2020), mulanya Mahfud menceritakan kejadian Pemilu tahun 2014.

Kala itu Mahfud mengatakan rivalitas antara Prabowo dan Jokowi yang memperebutkan kursi RI 1 berjalan secara sehat.

Isu yang diperdebatkan adalah perbandingan pendekatan politis antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Begini Bang Karni, tahun 2014 itu terpecah antara calon Pak Prabowo dan Pak Jokowi, Jokowi-Jusuf Kalla, Prabowo-Hatta Rajasa, itu terpecah," kata Mahfud.

"Tapi terpecahnya saat itu enggak pakai politik SARA, itu pendekatan program saja."

"Kalau saya melihat Pak Jokowi itu pendekatannya populis, langsung ke rakyat bawah, ke rakyat kecil, ke gorong-gorong."

"Kalau Pak Prabowo, pendekatannya itu strukturalis, dia mau memperbaiki sistem, dan itu memang pendekatannya begitu," lanjutnya.

Mahfud mengatakan permasalahan SARA mulai terjadi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta yang melibatkan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa dengan Ahok.

Isu SARA berkembang karena kedua calon gubernur DKI kala itu menganut kepercayaan ynag berbeda dan hal tersebut digoreng oleh para pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

"Tapi tahun 2019, yang didahului dengan pemilihan gubernur, Pilgub, itu memang lalu politik identitas yang muncul, politik keagamaan, yang sebenarnya sih ndak ada yang lebih benar antara yang satu dengan yang lain, itu hanya jualan saja," ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan penggunaan isu SARA tidak bisa dibenarkan dan ia berharap agar ke depannya tidak lagi terjadi.

"Sehingga bagi saya sebenarnya ndak ada yang punya dasar untuk menyatakan menjadi paling benar, membawa nama agama, oleh sebab itu ke depannya menurut saya yang penting itu bagaimana masalah ideologi ini diperkuat," jelasnya.