TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin mengungkap dua pertimbangan yang dilakukan pemerintah terkait wacana pemulangan WNI Eks ISIS.

Ali Ngabalin mengatakan, meski ideologi mereka sudah berbeda, namun harus ada perrtimbangan yang matang terkait kepulangan eks ISIS tersebut.

"Kalau negara dan pemerintahannya dituduh Thogut, kafir, ilegal, dan lain-lain, kemudian menyebabkan kebencian dan membantai semua orang tentu menjadi pertimbangan," ucap Ali Ngabalin seperti dikutip dari channel YouTube Talk Show Tv One pada Sabtu (8/2/2020). 

• Mantan Kepala BIN Sutiyoso Angkat Bicara soal Kepulangan WNI Eks ISIS: Yang Pulang Kita Biarkan Saja

Ali Ngabalin menjelaskan, pemerintah tengah mempertimbangkan soal kelompok eks ISIS yang bisa dipulangkan, seperti istri-istri yang hanya ikut karena suami.

"Makanya hal ini dibuat dua pertimbangan, di antaranya adalah mempertimbangkan adalah perempuan, istri-istri yang mengikuti suami, tidak ada pilihan lain," ujar Ali Ngabalin.

"Benar kata Ustaz Mardani Ali Sera, anak-anak," imbuhnya.

Lalu ia meminta agar semua pihak percaya pada pemerintah terkait masalah tersebut.

Pasalnya, kini telah dibentuk tim untuk membahasa masalah tersebut.

• Effendi Simbolon Sebut Indonesia Jadi Langganan Teror, Minta Wacana Pemulangan Eks ISIS Dihentikan

"Percayakan kepada pemerintah tim ini sedang bekerja, nanti InsyaAllah bulan April, Mei atau Juli Bapak Wakil Presiden, Kyai H. Maruf Amien sebagai koordinator bidang teroris dan radikalisme."

"Nanti draf itu sudah oke sudah diyakini konflik yang akan dibahas kemudian dirasa sempurna, kita serahkan kepada Bapak Presiden," jelas Ali Ngabalin.

Keputusan nantinya akan ditentukan pada beberapa bulan ke depan.

"Kemudian Bapak Presiden mudah-mudahan di waktu luang menetukan itu sekitar bulan Juni atau Juli," lanjutnya.

Lihat videonya mulai menit ke-9:42:

Politikus PDIP Minta Wacana Kepulangan Eks ISIS Dihentikan

Anggota DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon meminta agar wacana pemulangan WNI Eks ISIS ke Indonesia segera dihentikan.