"Peninggalan infrastruktur yang berantakan."

Lantas, ia menilai kini keinginan Jokowi memperbaiki infrastruktur sudah terwujud.

"Sekarang infrastruktur sudah, kita menghadapi ekonomi global yang sedang lesu," kata Emmy Hafild.

"Ini bagaimana supaya kita tetap bisa jalan, SDM yang parah."

Lebih lanjut, Emmy Hafild memberikan penilaiannya soal penegakan hukum dan HAM di era Jokowi.

"Saya kira penegakan hukum tidak jadi prioritas yang ke bawah," ucapnya.

"Tetap menjadi prioritas, tidak ada yang menyebabkan itu menjadi nomor dua atau nomor tiga, tidak."

Menanggapi pernyataan Emmy Hafild, Ray Rangkuti pun angkat bicara.

Ray Rangkuti menyoroti soal keberadaan kompetitor politik di dalam pemerintahan.

"Saya menanggapi soal pelibatan, bukan mitra politik ya, 'Kompetitor di dalam pemerintahan sebagai langkah yang positif'," ucap Ray Rangkuti.

"Sebaliknya menurut saya justru itu negatifnya."

• Tinjau Kapal Selam Bersama Para Menteri, Jokowi: Kurangi Ketergantungan Kita pada Barang Impor

Ray Rangkuti lantas memberikan penilaiannya terhadap penegakan hukum dan HAM di era Jokowi.

Secara terang-terangan, Ray Rangkuti bahkan menyebut rezim Jokowi melakukan penegakan hukum dan HAM yang paling parah dibandingkan dengan presiden sebelumnya.

"Penegakan hukum dan asasi manusia saya kira ini yang paling parah," ucap Ray Rangkuti.

"Di rezimnya Pak Jokowi."

Bahkan, ia menyebut Jokowi rela tak menegakkan hukum dan HAM hanya untuk membangun infrastruktur.

"Saya hampir-hampir mau mengatakan suasananya seperti mengabaikan dua faktor ini demi apa yang disebut pembangunan infrastruktur," sambung Ray Rangkuti.

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Jayanti Tri Utami)