TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengkritisi soal banyaknya jabatan penting diisi oleh anggota Polisi.

Hal itu diungkapkan Ray Rangkuti saat membahas 100 hari kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya, Ma'ruf Amin di acara Dua Arah Kompas TV pada Selasa (28/1/2020).

Dalam pemaparannya, Ray Rangkuti mengkritisi dasar dari aparat penegak hukum.

• Bahas Kebebasan Pendapat Era Jokowi, Politisi NasDem Ungkit Tudingan Jokowi PKI: Itu Sangat Pribadi

"Justru kalau mendasar bukan hanya itu dong kira-kira."

"Mendasar itu, postur polisinya itu seperti apa, kulturnya seperti apa," jelas Ray.

Selain itu, Ray juga mengkritisi bagaimana polisi bisa menegakan hukum namun harus bisa sesuai dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jumlah polisinya seperti apa, visi polisinya seperti apa, proses pendekatan mereka terhadap Hak Asasi Manusia seperti apa," lanjutnya.

Kemudian, barulah Ray Rangkuti mengkritisi banyaknya polisi aktif yang menduduki jabatan penting di Indonesia.

Seperti Ketua KPK yang kini diisi oleh Firli Bahuri dan Ketua PSSI dijabat oleh Muhammad Iriawan.

"Sekarang kita melihat Presiden membiarkan polisi aktif menjadi Ketua KPK, presiden membiarkan polisi aktif menjadi Ketua PSSI."

"Sehingga munculah apa yang disebutkan orang lama-lama kalau begini, negara kita ini banyak diisi oleh polisi-polisi aktif," ujar Ray Rangkuti.

• 100 Hari Masa Kerja Jokowi, Ketua YLBHI Bandingkan dengan Presiden Sebelumnya: Nyawa Tak Dihargai

Menurutnya, hal itu merupakan tanggung jawab presiden.

Ray Rangkuti menilai, hal itu menunjukkan bahwa presiden membiarkan tindakan tidak profesioal para polisi.

"Itu tanggung jawab presiden."

"Itu saja menunjukkan dua hal pertama adalah apa namanya presiden membiarkan tindakan unprofesional di dalam institusi polisi," jelasnya.

Ia khawatir bahwa institusi lain akan mulai tidak profesional dengan rangkap jabatan.

"Kedua adalah makin membuyarkan harapan kita supaya semua institusi negara ini berlaku profesional."

"Polisi ya polisi, aparat penegak hukum, Tentara aparat pertahanan kira-kira gitu," kritiknya.

Lihat videonya mulai menit ke-28:06:

Periode Kedua Jokowi Rezim Paling Parah

Dalam tayangan tersebut, sebelumnya Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengevaluasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menjabat selama 100 hari.

Dilansir TribunWow.com, Ray Rangkuti menilai pemerintahan Jokowi adalah rezim yang paling buruk dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Menurut Ray Rangkuti, Jokowi seolah mengorbankan penegakan hukum dan HAM hanya untuk memajukan pembangunan infrastuktur.

Mulanya, Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Emmy Hafild yang angkat bicara.

Menurutnya, kini terlalu dini menagih penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu pada Jokowi.

Sebab, Jokowi baru saja memulai pemerintahan periode keduanya selama 100 hari.

• Tinjau Kapal Selam Bersama Para Menteri, Jokowi: Kurangi Ketergantungan Kita pada Barang Impor

"Kemudian Jokowi diminta menyelesaikan itu semua, sementara belum selesai ini," ucapnya.

"Ini baru 3 bulan, baru 100 hari."

Melanjutkan penjelasannya, Emmy Hafild pun menyinggung pemerintahan Jokowi sebelumnya.

"Lima tahun yang sebelumnya dia menghadapi ekonomi," kata Emmy Hafild.

"Peninggalan infrastruktur yang berantakan."

Lantas, ia menilai kini keinginan Jokowi memperbaiki infrastruktur sudah terwujud.

"Sekarang infrastruktur sudah, kita menghadapi ekonomi global yang sedang lesu," kata Emmy Hafild.

"Ini bagaimana supaya kita tetap bisa jalan, SDM yang parah."

Lebih lanjut, Emmy Hafild memberikan penilaiannya soal penegakan hukum dan HAM di era Jokowi.

"Saya kira penegakan hukum tidak jadi prioritas yang ke bawah," ucapnya.

"Tetap menjadi prioritas, tidak ada yang menyebabkan itu menjadi nomor dua atau nomor tiga, tidak."

Menanggapi pernyataan Emmy Hafild, Ray Rangkuti pun angkat bicara.

Ray Rangkuti menyoroti soal keberadaan kompetitor politik di dalam pemerintahan.

"Saya menanggapi soal pelibatan, bukan mitra politik ya, 'Kompetitor di dalam pemerintahan sebagai langkah yang positif'," ucap Ray Rangkuti.

"Sebaliknya menurut saya justru itu negatifnya."

• Tinjau Kapal Selam Bersama Para Menteri, Jokowi: Kurangi Ketergantungan Kita pada Barang Impor

Ray Rangkuti lantas memberikan penilaiannya terhadap penegakan hukum dan HAM di era Jokowi.

Secara terang-terangan, Ray Rangkuti bahkan menyebut rezim Jokowi melakukan penegakan hukum dan HAM yang paling parah dibandingkan dengan presiden sebelumnya.

"Penegakan hukum dan asasi manusia saya kira ini yang paling parah," ucap Ray Rangkuti.

"Di rezimnya Pak Jokowi."

Bahkan, ia menyebut Jokowi rela tak menegakkan hukum dan HAM hanya untuk membangun infrastruktur.

"Saya hampir-hampir mau mengatakan suasananya seperti mengabaikan dua faktor ini demi apa yang disebut pembangunan infrastruktur," sambung Ray Rangkuti.

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Jayanti Tri Utami)