Politisi PDIP ini juga menyoroti pendapat publik saat KPK gagal menggeledah kantor PDIP.

Menurutnya hal tersebut karena kesalahan dari KPK, namun PDIP merasa tak adil karena terus dipojokkan.

"Kenapa ketika penggeledahan gagal itu yang harusnya disorot itu KPK karena tidak bawa surat izin."

"Yang dituduh enggak benar PDIP dikatakan melawan petugas lah, dikatakan berhadapan dengan KPK," tambahnya.

• ICW Kritik Para Pimpinan KPK atas 2 Hal soal Kasus Harun Masiku: Seperti Kolam Airnya Diobok-obok

Ketidakadilan tersebut semakin terasa saat KPK seharusnya mengingat kelahirannya ada di era presiden Megawati.

"Padahal KPK itu siapa yang melahirkan bukannya ketika waktu Ibu Megawati jadi presiden?."

"Tapi kenapa tuduhan-tuduhan ini tega dilakukan? Jadi apakah ini tidak politisasi, siapa yang akan diuntungkan, perlu ditanyakan, siapa yang diuntungkan di Pilkada 2020, siapa yang diuntungkan di pemilu legislatif yang akan datang."

Lihat videonya di menit awal:

ICW Kritik PDIP

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mengkritik para Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Donal Fariz mengkritik KPK terkait kasus Politisi PDIP, Harun Masiku yang menjadi buron terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024.

Selain Menkumham. Yasonna Laoly. yang dianggap telah berbohong, Pimpinan KPK juga dianggap demikian terkait keberadaan Harun Masiku.

"Di sisi yang lain, benturan kepentingan tidak berhenti di level anggota PDIP saja dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM."

"Di sisi KPK pun juga demikian, nanti Pak Abdullah bisa bercerita lebih panjang karena Beliau punya riwayat yang panjang di KPK," ungkap Donal Fariz dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show tvOne pada Jumat (24/1/2020).

Menurutnya, pernyataan para Pimpinan KPK tidak jelas.