Anthony menduga apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI membuat anggaran untuk pengadaan toa, dilakukan untuk mengalihkan perhatian masyarakat soal langkah pencegahan banjir di Jakarta.

"Ini seakan-akan ada pengaburan isu bahwa masalahnya adalah peringatan dini," ujarnya.

"Ini pencegahan dulu yang jauh lebih penting," lanjut Anthony.

• Fahira Idris Sebut Ada Penyesatan Informasi soal Program Toa Rp 4 M Anies Baswedan: Bahan Serangan

Ungkit Dana Rp 300 M Formula E

Kemudian, Anthony membahas soal permasalahan APBD DKI yang berujung pada hambatan pencegahan banjir.

Ia merasa janggal akan hal tersebut, karena melihat anggaran untuk formula E yang bernilai Rp 300 miliar lebih justru sudah cair.

"Sekarang dikatakan bahwa APBD kita waktu itu defisit di 2019, sehingga tidak bisa membebaskan lahan untuk banjir, begitu katanya untuk penanganan banjir," kata Anthony.

"Di 2019, APBD perubahan, tercatat ada commitment fee untuk balapan formula E, Rp 300 miliar lebih, itu sudah cair."

"Banyak isu yang mengatakan dana APBD di 2019 ada defisit, katanya dari pemerintah pusat telat memberikan dana ke Pemprov DKI."

"Lalu akibatnya kurangnya dana tersebut lalu defisit, sehingga tidak bisa membebaskan lahan."

"Tapi nyatanya Rp 300 miliar untuk formula E sudah cair di 2019," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, BPBD berencana membeli enam set perangkat pengeras suara canggih untuk
memperkuat sistem peringatan dini.

Dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (16/1/2020), Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapudatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) M. Ridwan menjelaskan, pengeras suara yang memiliki nama Disaster Warning System (DWS) nantinya akan tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD DKI.

Ia mengatakan alat ini diperlukan agar informasi dapat tersampaikan ke warga dengan baik.

"Kalau tambah pakai toa kan akan menjadi lebih bagus untuk melengkapi informasi ke warga," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (15/1/2020).