"Biasanya kalau di KPK itu kan laporan di Dumas gitu ya, pengaduan masyarakat," ucap Haris.

"Dari situ ditelaah lebih jauh masuk ke penyelidikan."

• Abraham Samad Komentari soal KPK Gagal Geledah Kantor PDIP: RUU Nyata Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Menurutnya, dari tahap penyelidikan menuju penyidikan membutuhkan waktu yang lama.

"Penyelidikan ke penyidikan itu susahnya minta ampun," ungkap Haris.

"Yang lapor itu bisa jerit-jerit, kira-kira begitu."

Meskipun begitu, Haris tak menampik jika ada kemungkinan proses penyelidikan menunju penyidikan dilakukan dalam waktu yang cepat.

"Ini kurun waktunya bisa cepat, misalnya dalam kurun waktu pimpinan yang baru menuju proses penangkapan kemarin," ujarnya.

"Tapi dugaan saya ini pasti panjang, mundurnya lama."

Lantas, ia pun menyinggung Undang-Undang KPK hasil revisi yang telah berlaku.

Haris kemudian membandingkan antara Undang-Undang KPK yang baru dengan yang lama.

"Tapi antara undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru itu dia belum sampai di sana," ujar Haris.

"Proses tadi Dumas, penyelidikan, itu ada logic-nya tersendiri," imbuhnya.

• KPK Coba Geledah Kantor DPP PDIP, Arteria Dahlan: Sedih Melihat Penyidik KPK Tak Taat Hukum

Terkait Undang-Undang KPK yang baru, Haris meragukan kinerja para pimpinan lembaga antirasuah itu.

"Kalau mau pakai (Undang-Undang) 19 (tahun) 19 (2019 -red) revisi yang baru saya enggak yakin pimpinan yang baru sudah bikin turunan yang bisa merubah," kata Haris.

Ia menyebut, pengungkapan kasus suap PAW yang melibatkan Komisioner KPU dan Politisi PDIP adalah hasil kerja pimpinan KPK yang sebelumnya.

"Kalau kalkulasi saya ini memang oleh-oleh dari produk yang lama," kata Haris.

Mendengar pernyataan Haris, tampak Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) tersenyum.

"Oleh-oleh yang lama, dapat durian runtuh kira-kira begitu ini para komisioner yang baru ini," sambung Harus.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)