Lantas, ia menilai KPK lebih mudah menyegel kantor lembaga negara dibandingkan dengan ruangan pejabat partai politik.

"Jadi saya mau melihat menyegel ruangan lembaga negara lebih mudah daripada ruangan sekjen partai politik," ucap Donal.

Donal menduga ada faktor kekuasaan yang menyebabkan KPK tak bisa menyegel ruangan Hasto Kristiyanto.

"Ini memang kuasa yang berlaku, kuasa politik yang berlaku," kata Donal.

"Jadi ada problem di mana upaya paksa itu gagal dilakukan diproses itu."

Lantas, ia kembali menegaskan bahwa penyegelan oleh KPK tak memerlukan izin dari Dewan Pengawas.

"Apakah kemudian penyegelan itu butuh izin Dewan Pengawas?," ujar Donal.

"Jawabannya tidak, sebab yang diatur dalam Undang-undang (Nomor) 19 (tahun) 2019 adalah upaya untuk penggeledahan, bukan penyegelan."

"Itu dua treatment yang berbeda."

Simak video berikut ini menit 34.25:

Oleh-oleh dari Produk Lama

Sebelumnya, Direktur Lokataru Haris Azhar angkat bicara soal gagalnya penggeledahan Kantor PDI Perjuangan (PDIP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait hal itu, Haris Azhar menganggap OTT yang dilakukan merupakan buah dari kepemimpinan yang lama.

Haris Azhar menyatakan Dewan Pengawas (Dewas) dan pimpinan baru KPK tak turut andil dalam pengugkapan kasus ini.

Mulanya, Haris Azhar menyinggung soal proses pelaporan di KPK.