TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira mengungkap alasan keberatan partainya soal penggeladahan Kantor DPP PDIP.

Penggeledahan itu diketahaui buntut dari kasus Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan yang menerima suap dari Politisi PDIP, Harun Masiku, terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2020.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV, pada Senin (13/1/2020), Andreas mengatakan PDIP merasa keberatan lantaran KPK tidak mengantongi surat tugas.

• Jokowi Didesak Lagi Terbitkan Perppu setelah KPK Gagal Geledah Kantor PDIP, Moeldoko: Salah Alamat

"Ini kan keanehan juga kenapa melakukan apa yang mereka sebut dengan penggeledahan tanpa surat tugas yang jelas dan tidak mau menunjukkan surat tugas gitu, itu yang terjadi," ungkap Andreas.

Andreas yang mengaku berada di sana waktu KPK datang, mengatakan bahwa ia sempat bertanya pada para penyidik.

"Saya bertanya yang ada di sana, saya tanya sama temen-temen yang bertugas pada saat itu," katanya.

Lantas, Andreas mengibaratkan bahwa kantor berita seperti Kompas juga akan merasa keberatan jika sejumlah orang datang dengan tiba-tiba mau menggeledah.

"Ketika datang, kami minta kan bertugas untuk menjaga kantor partai dan buat kami kantor partai adalah simbol partai."

"Saya kira kalau Kompas tiba-tiba ada yang datang dan kemudian mau menggeledah di sini kan Anda tanya," ujar Andreas.

• Ungkap Kejanggalan Penggeledahan Kantor DPP PDIP, Haris Azhar Justru Kritik KPK: Pimpinan Baru Gagal

Pasti Kompas juga akan bertanya terlebih dahulu jika terjadi suatu penggeledahan.

Sedangkan, Andreas menyebut petugas KPK itu tidak bisa menujukkan surat tugas secara jelas.

"Apa urusannya, apa tugas, dan mana dalam kapasitas apa, Anda datang mau menggeledah kantor saya gitu?."

"Nah di sini tidak ditunjukkan, tidak ditunjukkan dan hanya mengatakan, dan saya tanya mereka yang ada di situ," katanya.

Bahkan, Andreas mengungkapkan kertas yang dibawa KPK untuk menggeledah Kantor DPP PDIP juga tidak dibubuhi tanda tangan.

"Oh hanya ditunjukkan pada halaman pertama dan tidak ada tanda-tangan di situ," jelas Andreas.

Lebih lanjut, Andreas menyinggung pernyataan Juru Bicara KPK, Ali Fikri yang menyebut bahwa kedatangan timnya bukan untuk menggeledah.

"Dan kemarin sebenarnya sudah juru bicara mengatakan, mau melakukan pengamanan," lanjut Andreas.

• Ferdinand Hutahaen Ungkap Gagalnya KPK Geledah Kantor DPP PDIP adalah Drama: Jadi Sangat Lucu

 Lihat videonya mulai menit ke-7.00:

Kritikan Haris Azhar soal Gagalnya KPK Geledah Kantor DPP PDIP

Aktivis HAM sekaligus Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar menggungkap kejanggalan penggeledahan Kantor DPP PDIP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggeledahan itu buntut dari kasus Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, yang menerima suap dari Politisi PDIP, Harun Masiku terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2020.

Menurut Haris Azhar, kegagalan penggeledahan itu sendiri merupakan sesuatu yang janggal.

• Tak Cuma Ugal-ugalan, Masinton Pasaribu Juga Sebut KPK Lakukan Malpraktik pada PDIP, Ini Alasannya

"Begini yang janggal itu justru ketika geledah itu tidak kejadian," ungkap Haris seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas TV, pada Selasa (14/1/2020). 

Ia lalu menyinggung alasan PDIP tidak mau digeledah seperti yang sempat diungkapkan politikusnya, Masinton Pasaribu.

Masinton Pasaribu mengatakan PDIP tidak mau digeledah dengan alasan KPK tidak membawa surat tugas.

Padahal menurutnya, hal itu hanya masalah teknis.

"Bahwa misalnya ada koleganya enggak boleh kolega ya, dari PDIP, Masinton menyebut surat kelengkapannya enggak ada dan lain-lain."

"Itu hanya teknis yang idealnya adalah harus tepat di kejadian penggeledahan itu kalau memang itu diasumsikan itu punya relasi dengan si Harun yang menggunakan identitas PDIP," jelasnya.

• Ferdinand Debat dengan Masinton soal KPK Geledah Kantor DPP PDIP, Presenter Turun Tangan

Jika sampai KPK berniat menggeledah kantor PDIP terkait Harun Masiku, Haris menduga bahwa kemungkinan ada kaitannya dengan seseorang dalam tubuh PDIP.

"Nah kalau sampai geledah PDIP, Harun punya relasi dengan seseorang di kantor tersebut," kata dia.

Namun, Haris Azhar justru mengkritik Pimpinan KPK, Firli Bahuri.

Di tengah polemik ini, seharusnya Firli bisa menjelaskan dan menjawab kritikan dari PDIP seberapa jauh penggeledahan tersebut.

"Waktu penggeledahan akan dilakukan atau sudah dilakukan itu harusnya pimpinan bisa mempertanggung jawabkan termasuk sampai hari ini ketika ditanya banyak orang dikritisi oleh teman-teman PDIP."

"Pimpinannya yang harusnya menjelaskan sedetail apa persoalan penggeledahan itu sudah dilakukan," kritik Haris.

• Tersangka Kasus Suap Harun Masiku Diduga Ada di Singapura, KPK Sebut Sudah Antisipasi

Ia yakin banyak kejanggalan dari gagalnya penggeledahan itu.

Haris menilai, kegalagalan penggeledahan itu merupakan satu di antara kegagalan Pimpinan KPK yang baru mengatasi suatu masalah.

"Banyak kejanggalan. Jadi ini kegagalan dari pimpinan yang baru ini untuk mengelola perkembangan yang terjadi," pungkasnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)