TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana mengungkap motif kapal China memasuki wilayah perairan Natuna.

Dilansir TribunWow.com, Hikmahanto pun menyinggung menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dilantik Oktober 2019 lalu.

Melalui tayangan YouTube tvOneNews, Minggu (5/1/2020), Hikmahanto lantas menyoroti sikap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Ia menyebut, Prabowo Subianto seharusnya lebih tegas dalam menyikapi keberanian kapal China yang memasuki wilayah Natuna.

• Pakar Hukum Internasional Beri Saran Prabowo Subianto: Datangi Natuna Secara Langsung, Adakan Rapat

• Bahas tentang Konflik RI dan China di Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar Menawar soal Kedaulatan

Mulanya, Hikmahanto menyebut situasi yang kini terjadi di Natuna bukanlah peperangan antara China dan Indonesia.

"Kan kita tidak dalam kondisi mau berperang," ucap Hikmahanto.

"Kita dalam rangka mau menegakkan hukum, mereka juga mau melakukan penegakkan hukum."

Lantas, ia menyinggung klaim China atas perairan Natuna.

Hikmahanto menganggap, pemerintah Indonesia perlu segera memberikan jawaban tegas pada China terkait hal itu.

"Cuma yang kita sekarang ingin sampaikan pada pemerintah China adalah kami tidak mengakui perairan sejenis ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) yang kamu klaim," ujar Hikmahanto.

"Karena itu alasannya historis, tidak dikenal dalam Konvensi Hukum Laut 1982, bahkan sudah ada putusan dari PCA (Pengadilan Tetap Arbitrase) yang mengatakan itu gugur."

Lebih lanjut, Hikmahanto justru menyinggung nama Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Hikmahanto mengimbau Prabowo Subianto untuk segera melakukan langkah tegas terkait klaim China atas perairan Natuna.

Bahkan, ia meminta Prabowo Subianto untuk mencontoh tindakan Presiden Joko Widodo pada 2016 lalu.

"Kalau kita mau ada kegiatan konkret yang mau saya lihat adalah Menteri Pertahanan seperti pada waktu presiden 2016 datang ke Natuna Utara lakukan rapat di sana," kata dia.