TRIBUNWOW.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyoroti pembentukan komisioner dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ada campur tangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti yang diketahui, Jokowi telah melantik Pimpinan KPK bebarengan dengan Dewas KPK, pada Jumat (20/12/2019).

Dikutip TribunWow.com dari tayangan Youtube MSD, Selasa (24/12/2019), Said Didu mengaku pesimis dengan pemberantasan korupsi saat ini.

• Tanggapi Ucapan Artidjo Alkostar, Feri Amsari Sebut Jokowi Tunjuk Dewas KPK untuk Tutupi Kelemahan

Munculnya rasa pesimis dari Said Didu pastinya bukan tanpa sebab.

Said Didu mengatakan jika dirinya merasa ada kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Menurut Said Didu, bukti-buktinya adalah adanya upaya untuk memberikan pengampunan ataupun pemberian grasi pada para koruptor.

Hal itu tentunya malah tidak akan memberikan efek jera kepada koruptor.

"Kenapa saya pesimis, karena bersamaan dengan upaya-upaya pengampunan terhadap korupsi ditunjukan akhir-akhir ini," ujar Said Didu.

"Pemberian grasi pada koruptor, muncul ide-ide koruptor tidak usdah dihukum, dan lain-lain," imbuhnya.

Kemudian Said Didu juga menyoroti pembentukan lembaga penegak hukum yang dibentuk oleh presiden, khususnya Pimpinan dan Dewas KPK.

• Artidjo Alkostar Jawab Keraguan Publik soal Dewas KPK Jadi Alat Jokowi, Ungkit Perkara Soeharto

Penunjukan Pimpinan ataupun Dewas KPK dari tangan presiden ditakutkan akan mempengaruhi sasaran kerja dari KPK.

"Terus menyatakan dilantik Komisioner dan Dewan Pengawas KPK, yang menarik adalah semua lahir dari tangan presiden," ungkap Said Didu.

"Karena komisioner lahirnya dari tim seleksi yang dibentuk presiden, malah Dewan Pengawas ini betul-betul hanya presiden yang menentukan, tanpa orang lain," jelasnya.

Oleh karena itu, Said Didu berharap KPK maupun Dewas bisa bekerja secara objektif.

Bisa bekerja untuk kepentingan negara bukan kepentingan dari pemerintah ataupun presiden.