TRIBUNWOW.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menjelaskan bagaimana cara melihat adanya dana bocor di BUMN Jiwasraya.

Dikutip TribunWow.com, Said Didu menjelaskan untuk dapat mengetahui darimana sumber kebocoran dana terjadi, caranya adalah melihat program kerja yang gagal dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan Said Didu, ada dua faktor yang menjadi sumber kebocoran dana di Jiwasraya.

Pertama adalah soal investasi saham dan kedua adalah sektor properti.

"Kita lihat yang gagal itu adalah resiko di pembelian saham, yang kedua adalah pembelian properti," ujar Said Didu di acara 'APA KABAR INDONESIA MALAM' Talk Show tvOne, Sabtu (21/12/2019).

• Singgung soal Century, Ferdinand Hutahaean Setuju DPR Bentuk Pansus untuk Masalah Jiwasraya

Awalnya Said Didu membahas soal permasalahan investasi saham.

Menurutnya ada 2 permasalahan yang terjadi di sektor saham.

Pertama adalah saham yang dibeli bukan saham yang bernilai tinggi, lalu kedua adalah broker yang dipakai tidak memiliki rekam jejak yang jelas.

"Kita lihat saham-saham yang dibeli itu rata-rata saham yang bukan blue chips, bahkan bukan masuk LQ45. Jadi saham gorengan yang dibeli," jelasnya.

LQ45 yang dimaksud Said Didu adalah saham dari 45 perusahaan yang telah memenuhi kriteria tertentu, di antaranya adalah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) minimal selama 3 bulan.

"Kedua adalah broker yang dipakai itu broker yang saya enggak kenal, bukan yang terkenal seperti Danareksa, Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas," imbuh Said Didu.

Said Didu kemudian menjelaskan bagaimana proses kebocoran saham terjadi.

"Sehingga yang bisa terjadi adalah modusnya bisa terjadi, suruh teman membeli saham itu, saham tertentu," paparnya.

"Kemudian broker yang digunakan Jiwasraya ini membeli saham tersebut di harga yang di atas, sehingga untungnya setelah itu diterima oleh teman yang disuruh beli," lanjut Said Didu.

Hampir sama seperti saham, Said Didu menjelaskan bagaimana Jiwasraya melakukan pembelian terhadap properti-properti yang tidak laku.

"Setelah itu bisa bagi hasil, begitu juga kejadiannya dengan properti," ujar Said Didu.

"Dicek properti apa saja yang dibeli, karena properti 2018 memang sudah mulai menurun."

"Siapa tahu yang dibeli adalah properti-properti tidak laku, sehingga pada saat mau dijual sudah sangat murah," tambahnya.

Said Didu mengatakan mudah untuk menangkap pelaku penyelewengan dana di Jiwasraya.

Ia berharap DPR dapat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki siapa saja pihak yang membeli saham dan properti siapa saja yang dibeli oleh Jiwasraya.

"Jadi saya berharap, pihak DPR kalau mau membentuk Pansus enggak susah-susah, periksa siapa saja yang beli saham," kata Said Didu.

"Properti yang dibeli Jiwasraya itu properti siapa yang dibeli," tandasnya.

• Jiwasraya Mendadak Rugi Besar, Ferdinand Pertanyakan Keberadaan OJK, Kementerian BUMN, dan Kemenkeu

Simak videonya pada menit ke: 11.15:

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya akan menuntaskan persoalan yang kini sedang dihadapi sebuah perusahaan asuransi milik BUMN, Jiwasraya.

Hal ini ia katakan ketika mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Balikpapan, seperti dikutip TribunWow.com dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Rabu (18/12/2019).

Tak hanya pada Jiwasraya, Erick juga menyebut akan melakukan hal yang sama pada perusahaan BUMN lain yaitu Krakatau Steel.

• KPK Siap Bantu Kemenkeu Usut Dugaan Korupsi Jiwasraya yang Menyebabkan Kerugian hingga Rp 49,6 T

Namun, dikarenakan permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak lama, maka dibutuhkan waktu.

“InsyaAllah dalam 6 bulan ini kita persiapkan solusi-solusi, yang salah satunya dengan pembentukan holdingisasi pada perusahaan asuransi,” ujarnya.

Menurut Erick, dengan holdingisasi atau penggabungan perusahaan dharapkan ada cash flow yang juga membantu nasabah-nasabah yang hari ini belum mendapat kepastian.

“Tapi penekanannya restrukturisasi, jadi prosesnya pasti berjalan,” pungkas Erick Thohir.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga turut mengomentari apa yang terjadi di perusahaan BUMN itu.

Jokowi menuturkan, persoalan ini sudah terjadi sejak lama.

Kini, pemerintah sedang berusaha untuk membereskan masalah yang mengakibatkan Jiwasraya terlilit utang sebesar Rp 49,6 triliun.

"Mungkin 10 tahun yang lalu, yang dalam 3 tahun ini pemerintah sebetulnya sudah ingin menyelesaikannya," ujar Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan wartawan di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (18/12) pagi..

“Tapi ini bukan masalah yang ringan.”

Jokowi juga menyebut dirinya sudah melakukan rapat dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk membicarakan solusi terbaik.

“Yang jelas, gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu, sudah ada, masih dalam proses semua,” sambung Presiden.

Presiden Jokowi berharap penyelidikan terkait kasus ini segera diselesaikan agar pemerintah dapat menentukan langkah selanjutnya terkait perbaikan perusahaan.

Ia juga mengatakan kasus ini sudah masuk tindak kriminal, sehingga masuk dalam ranah hukum.

• Utang Asuransi Jiwasraya Capai Rp 49,6 Triliun, Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka: Ini Rampok Namanya

(TribunWow.com/Anung Malik/Fransisca Mawaski)