TRIBUNWOW.COM - Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku setuju jika DPR harus membentuk Panitia Kusus (Pansus) untuk menangani permasalahan Jiwasraya.

Dilansir TribunWow.com dari tayangan YouTube Talk Show tvOne, Sabtu (21/12/2019), Ferdinand bahkan menyinggung soal kasus Bank Century pada tahun 2008-2009 silam.

Hal itu bermula ketika Ferdinand menanggapi tudingan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menilai permasalahan Jiwasraya sudah muncul sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

• Tanggapi Tudingan Jokowi Masalah Jiwasraya Terjadi sejak Era SBY, Ferdinand: Justru Sedang Bagusnya

Ferdinand mengakui jika saat itu Jiwasraya memang sempat mengalami kerugian pada masa SBY.

Namun hal tersebut bisa diperbaiki dan sudah berhasil mendapatkan laba.

Dirinya menambahkan ketika pergantian ke pemerintahan Jokowi, Jiwasraya dikatakan oleh Ferdinand masih dalam kondisi yang baik.

Oleh karena itu, Ferdinand tidak ingin masalah yang sedang dialami oleh Jiwasraya saat ini mengkambinghitamkan masa pemerintahan SBY.

"Tidak ada lagi satu beban masalah apapun yang layak ditimpakan pada pemerintahan pak SBY," ujar Ferdinand.

"Karena Pak SBY menyelesaikan masalah dari sampai 2006 itu selesai utang yang besar sekitar 6,3 triliun diselesaikan dan 2010 dia sudah membukukan laba," jelasnya.

Namun Jiwasraya mendadak mengalami kerugian besar di akhir masa pemerintahan Jokowi pada periode pertamanya.

Hal itu yang menjadi pertanyaan besar oleh Ferdinand.

Ferdinand mengatakan padahal Jiwasraya sempat mengalami surplus pada tahun 2017.

Tetapi anehnya pada tahun 2018 langsung mengalami defisit.

• Terkait Masalah yang Membelit Asuransi Jiwasraya, Erick Thohir Sebut akan Persiapkan Solusi Ini

"Artinya apa, dari penyakit telah sehat kembali sembuh dan sudah membukukan laba, kalau kita lihat grafik tadi jelas di situ kapan periodenya Jiwasraya ini kemudian mengalami masa-masa kegelapan,"ungkap Ferdinand.

Melihat kejanggalan tersebut, Ferdinand menanyakan di mana peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian BUMN, maupun Kementerian Keuangan saat itu.