Terkini Nasional

Sophia Latjuba Sebut Ujian Nasional sebagai Bentuk Kemalasan Pemerintah, Begini Dasarnya

Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Claudia Noventa
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sophia Latjuba di Mata Najwa, Rabu (18/12/2019). Dirinya sebut Ujian Nasional (UN) sebagai bentuk kemalasan pemerintah

"Dengan guru berbeda-beda, orang-orang mungkin yang membuat ujian nasional ini bukan guru juga mungkin, yang tidak tahu bagaimana menghendel anak."

Maka dari itu, Sophia Latjuba mengatakan, yang seharusnya memberikan penilaian adalah guru ataupun sekolah itu sendiri.

Nadiem Makarim Jelaskan Format Pengganti Ujian Nasional (UN) hingga Perubahan Sistem Zonasi

Karena menurut Sophia Latjuba, guru dan sekolah tentunya lebih tahu dan lebih mengenal dengan karakteristik dari siwanya.

"Jadi menurut saya, assessment itu classroom job, this is teacher job," ungkap Sophia Latjuba.

Oleh karenanya, Sophia Latjuba menyebut ujian nasional sebagai bentuk kemalasan dari pemerintah.

Menurutnya, ujian nasional dijadikan sebagai alat penilaian jutaan siswa di Indonesia, padahal para siswa tersebut mempunyai latar belakang yang tidak sama.

"Jadi menurut saya ujian nasional itu ya hanya dibuat karena kemalasan pemerintah saja," pungkasnya.

Tonton Videonya:

Sophia Latjuba: Kalau Tak Secepatnya Korban Bisa Berjatuhan

Selebriti Sophia Latjuba menyoroti soal polemik perubahan ujian nasional (UN).

Dilansir TribunWow.com dari tayangan Mata Najwa, Rabu (18/12/2019), Sophia Latjuba menyebut bahwa pemerintah harus segera membuat perubahan terkait ujian nasional.

Menurutnya, saat ini sudah tidak ada waktu, karena korban ujian nasional terus berjatuhan.

Mulanya, peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Anindito Aditomo mengungkap bahwa setiap kali ganti menteri, pasti ada kebijakan yang diganti, termasuk soal pendidikan.

• Terkait Ujian Nasional, Putra Nababan: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan dan Kurikulum

"Dari perspektif pengamat, saya sudah sejak lama berseberangan dengan Kemendikbud," ujar Anindito.

"Jadi kalau dikatakan pemerintah selama ini ganti menteri ganti kebijakan pendidikan, tidak terlalu tepat juga."

Halaman
1234