Menurut Sudewo, jika seleksi pendaftaran siswa dilakukan dengan cara seperti itu, maka seleki kemungkinan besar bisa bersifat tidak objektif.

"Ini unsur subjektifitasnya tinggi sekali," sanggah Sudewo.

"Tidak menjamin seleksi itu objektif, bisa karena dia punya akses ke sekolah tersebut, bisa karena punya uang banyak, diterima ke sekolah bukan karena prestasi," sambungnya.

Komisioner KPAI, Retno Listyarti akhirnya ikut menambahkan pernyataan dari Totok soal seleksi pendaftaran masuk sekolah tidak melulu dari nilai ujian nasional.

Retno menjelaskan untuk seleksi penerimaan siswa baru setiap sekolah bisa dengan sistem zonasi, seperti yang sudah diberlakukan saat ini.

Selain itu juga mempertimbangkan kemampuan lainnya. 

"Menurut saya gini, pendidikan itu hak dasar pak, hak dasar yang harus dipenuhi negara," jelas Retno.

"Dalam keadaan apapaun harus dipenuhi dan itu perintah dari konstitusi."

"Atas dasar itu, sistem zonasi berkeadilan, di mana seorang anak bisa sekolah di manapun tanpa melihat nilai ujian nasionalnya, tetapi karena memang jarak, dan kedua adalah kemampuan yang tidak hanya kecakapan akademik."

Mendengar perdebatan antara Sudewo dengan Retno, Sophia Latjuba mencoba menambahi.

Sophia Latjuba mengatakan selain zonasi, nilai rapor seharusnya juga sudah cukup digunakan sekolah untuk melakukan seleksi siswa baru.

Tidak perlu dengan nilai ujian yang dirasa sangat membebankan siswa.

• Terkait Ujian Nasional, Putra Nababan: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan dan Kurikulum

"Bukannya rapor itu sudah cukup ya, rapor sekolah dengan tes, dengan esai, dengan portofolio, apapun adalah hasil pembelajaran si anak selama tiga tahun atau enam tahun," terang Sophia Latjuba.

"Itu sudah cukup oleh SMP, SMA melihat, oh ini anak berkompetensi di bagian sini-sini."

"Kita bisa diterima, kenapa harus ujian nasional, saya enggak ngerti lho."

Lebih lanjut, peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Anindito Aditomo memberikan penjelasan kenapa ada seleksi untuk naik ke jejang sekolah selanjutnya.