Lebih lanjut, ia menyinggung soal pernyataan Proklamator RI Soekarno.

"Kalau Bung Karno pernah bilang jas merah, jangan sekali-kali pernah melupakan sejarah," kata dua,

"Maka untuk Pak Mahfud kita pesankan jas metal, jangan sekali-kali melupakan jejak digital."

Ia menambahkan, banyak jejak digital soal pernyataan Mahfud MD sebelum menjadi seorang menteri.

"Karena jejak digitalnya banyak sekali sebagai pendukung waktu itu, tetapi akhirnya seperti sekarang, pernyataannya cukup menyakitkan," ujar Haikal Hassan.

"Walaupun itu diralat, tapi kalau diralat ya harusnya acara ini selesai begitu saja karena menurut beliau yang salah wartawan, wartawan yang salah kutip ."

Lantas, Haikal Hassan menyebut pemerintah seolah berniat untuk 'cuci tangan' atas kasus pelanggaran HAM yang tak kunjung terselesaikan.

"Jadi ada upaya yang sangat sistematis sekali di dalam wacana beliau dan wacana negara yang mengarahkan ke 'Ini konflik horizontal, ini bukan pelanggaran HAM' dan seolah-olah negara mau cuci tangan dari kasus itu," ungkapnya.

Simak video berikut ini dari menit awal:

Klarifikasi Mahfud MD

Sebelumnya, Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD sempat menyampaikan bahwa dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Agar tidak keliru diterima masyarakat, Mahfud MD lantas memberikan klarifikasinya.

Mahfud MD menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak ada pelanggaran HAM di Pemerintahan Jokowi merupakan tidak adanya tindak kekerasan hingga membunuh suatu pihak dengan unsur sistematis dari pemerintah.

Ia mengatakan, pelanggaran HAM terjadi memang banyak namun itu terjadi antar rakyat dengan rakyat, seperti kerusuhan.

"Nah pelanggaran HAM di situ kan banyak, yang terjadi kan sekarang konflik horizontal yang banyak, rakyat menganiaya rakyat apakah itu pelanggaran HAM?."