Masa Jabatan Presiden

Jokowi Curiga Dirinya Dijebak dengan Wacana Presiden 3 Periode: Ingin Menjerumuskan

Penulis: anung aulia malik
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden RI Joko Widodo buka suara soal isu masa jabatan presiden hingga 3 periode, ia curiga ada pihak yang ingin menjebak dirinya melalui isu itu

Mantan politisi Demokrat, Ruhut Sitompul menilai sah-sah saja jika presiden menjabat hingga tiga periode.

Hal itu diungkapkan Ruhut Sitompul saat hadir di acara Dialog Kompas TV pada Minggu (24/11/2019).

Ruhut Sitompul menilai wacana itu termasuk dalam bagian politik.

Menurutnya politik itu dinamis.

• Dukung Presiden Jabat 3 Periode, Politisi NasDem Bandingkan Jokowi dengan SBY: Banyak yang Kurang

"Namanya politik kan enggak selalu dua tambah dua empat, bisa tujuh, delapan, sembilan, timbulah wacana ini tapi nanti keputusan tetap di tangan rakyat," kata Ruhut seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas TV.

Ruhut menilai kesempatan dua periode bagi Jokowi sudah sangat baik.

"Tapi saya ingin mengatakan, dua periode ini baik sekali, apalagi Pak Joko Widodo sudah tegas mempunyai satu tagline Indonesia Maju," ujarnya.

Lantas, ia mengatakan bahwa semua pendapat soal periode presiden harus dihormati.

"Tapi kawan-kawan koalisi misalnya mereka mau tiga periode, ada yang mau delapan, ada yang mau tujuh. Dan ini kan kita harus mendengar semua," katanya.

Sehingga ia memprotes, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini yang menolak sistem politik seperti China.

Padahal menurutnya, China kini merupakan negara yang sudah maju.

"Dan kita juga jangan kayak sahabat saya mbak Titi dari Perludem, nggak bisa juga kita bilang kita jangan tiru China ya."

"Nyatanya negara terkuat di dunia ini China, ini fakta, semua negara di dunia hutang sama China, kita mau maju enggak, kita mau Indonesia maju akan Indonesia maju sekali enggak," ujar Ruhut keras.

Kendati demikian, ia menolak jika demokrasi Indonesia akan disamakan dengan China yang dinilai masih rendah.

Ia menekankan, bahwa keputusan di tangan rakyat.

Halaman
1234